JAKARTA | Deraphukum.click | Desember 2024 – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengapresiasi pencapaian Indonesia dalam menurunkan prevalensi stunting sebesar 9,63 persen dalam lima tahun terakhir. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting yang diadakan di Jakarta.
“Angka stunting turun dari 30,8 persen pada tahun 2018 menjadi 21,5 persen pada 2023, sesuai data Survei Kesehatan Indonesia (SKI). Ini adalah pencapaian besar. Namun, kita tidak boleh berhenti di sini,” ujar Presiden Prabowo.
Ia menekankan bahwa kolaborasi antarinstansi, dukungan masyarakat, dan komitmen dari seluruh pihak adalah kunci keberhasilan. “Kita memiliki target lebih ambisius pada tahun 2024, yakni prevalensi stunting di bawah 14 persen. Dengan kerja keras, komitmen, dan sinergi, saya yakin kita mampu mencapainya,” tegasnya.
Presiden juga menyoroti pentingnya pengawasan berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan program serta menekankan pentingnya transparansi anggaran dan data yang akurat.
Dukungan teknologi melalui sistem Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) mendapat perhatian khusus dari Presiden. Sistem ini mencatat prevalensi stunting pada Juni 2024 sebesar 18,7 persen, memberikan panduan dalam menentukan intervensi yang tepat sasaran.
Dalam dua tahun terakhir, pemerintah telah memperkuat intervensi melalui penyediaan alat antropometri standar di posyandu dan alat ultrasonografi (USG) di puskesmas. Distribusi makanan tambahan bergizi untuk balita dan ibu hamil juga terus dilakukan. Presiden menegaskan pentingnya pemeriksaan rutin bagi ibu hamil dan akses gizi yang memadai bagi balita.
Menanggapi keberhasilan ini, Nursalim, M.Pd., pemerhati pendidikan Indonesia dan mahasiswa program doktoral Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA), menyampaikan pandangannya usai ujian kelayakan S3 di Kampus Pascasarjana UHAMKA, Jalan Buncit Indah.
Nursalim mengapresiasi upaya pemerintah, namun juga menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan program. Ia mengingatkan bahwa korupsi dan penyalahgunaan anggaran akan merusak kepercayaan masyarakat dan menghambat target nasional.
“Jika ada pejabat yang bermain-main dengan program stunting, mereka tidak hanya mencoreng nama bangsa tetapi juga menghancurkan masa depan anak-anak Indonesia. Presiden harus bertindak tegas terhadap mereka,” ujarnya.
Menurut Nursalim, dunia pendidikan juga harus berkontribusi melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ia berharap kampus-kampus dapat memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat untuk mendukung penurunan angka stunting secara berkelanjutan.
Presiden Prabowo menutup pidatonya dengan menegaskan bahwa penurunan stunting adalah bagian dari visi besar membangun Generasi Emas Indonesia 2045. Pemerintah berkomitmen melibatkan berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan masyarakat sipil, untuk mendukung program ini.
Dengan strategi yang terarah dan komitmen bersama, Indonesia diharapkan mampu mencapai target prevalensi stunting di bawah 14 persen pada tahun 2024, sekaligus menciptakan pondasi bagi generasi penerus yang lebih kuat dan kompetitif. (Red)
