BANDA ACEH, ACEH | Deraphukum.clcik | – Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, menyatakan dukungannya terhadap program Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam upaya mewujudkan swasembada pangan dan energi. Pernyataan ini disampaikannya selepas menghadiri acara retreat di Magelang, Jawa Tengah. Salah satu langkah konkret yang akan diambil adalah penyesuaian kembali Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2025 agar selaras dengan visi-misi dan program prioritas Presiden, serta mendukung proyek-proyek strategis di Aceh.
Sementara itu, Juru Bicara Relawan Garda Muda Mualem, Nasruddin alias Nyak Dhien Gajah, mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf-Fadhlullah, untuk segera melakukan evaluasi terhadap pejabat eselon II dan III yang dianggap tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh yang lalu. Menurutnya, sejumlah pejabat terindikasi berpihak pada pasangan calon nomor urut 01, Bustami Hamzah-Fadhil Rahmi, yang dinilai merugikan integritas pemerintahan.
“Kami mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan mengganti pejabat yang tidak kompeten,” ujar Nyak Dhien Gajah
Ia juga menyoroti pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, yang menegaskan bahwa Gubernur Aceh memiliki kewenangan penuh dalam melantik kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) tanpa harus melalui persetujuan Mendagri.
Sebagai bagian dari program 100 hari kerja Mualem-Dek Fadh, Relawan Garda Muda Mualem mengusulkan agar pejabat yang memiliki rekam jejak berpihak kepada kelompok tertentu segera diganti. Beberapa posisi yang disoroti antara lain Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA), Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Asisten I Gubernur Aceh bidang Pemerintahan, Keistimewaan, dan Kesejahteraan Rakyat.
Nyak Dhien Gajah menegaskan bahwa Relawan Garda Muda Mualem akan terus memantau proses transisi pemerintahan dan memastikan jalannya reformasi birokrasi.
“Kami percaya bahwa Mualem-Dek Fadh memiliki komitmen kuat untuk membangun Aceh yang lebih baik. Namun, langkah awal yang harus dilakukan adalah membersihkan pemerintahan dari pejabat yang bermasalah,” tegasnya.
Ia juga meminta agar tidak ada pihak yang mencoba mempertahankan loyalis pendukung Bustami Hamzah dengan berbagai manuver, termasuk melalui proses lelang jabatan. Menurutnya, sebagai kepala daerah definitif, Gubernur dan Wakil Gubernur berhak melakukan perubahan langsung melalui wawancara bagi calon pejabat yang memenuhi kriteria.
Selain itu, ia menyoroti gerak cepat Plt Sekda Aceh dalam merealisasikan anggaran 2025, termasuk pencairan gaji tenaga kontrak dan uang meugang, yang menurutnya membawa harapan positif terhadap kinerja pemerintahan ke depan.
Sebagai penutup, Nyak Dhien Gajah menyinggung berbagai kebijakan kontroversial yang dilakukan oleh Pj Gubernur sebelumnya, Bustami Hamzah, termasuk sejumlah mutasi dan pemberhentian pejabat di masa akhir jabatannya.
Pihaknya berharap pemerintahan baru di Aceh segera mengambil langkah tegas untuk memastikan birokrasi yang profesional, netral, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
(Redaksi)
