Kota Pekalongan, Jawa Tengah | Deraphukum.click | Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir, menyampaikan sejumlah pokok pikiran (pokir) dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Jlamprang Setda Kota Pekalongan, Rabu siang (14/5/2025).
Dalam forum tersebut, Azmi menegaskan pentingnya sinkronisasi antara visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan dengan program pembangunan daerah. Ia berharap RPJMD dapat mengakomodasi visi Kota Pekalongan sebagai Kota Mina Batik, yang bertumpu pada penguatan sektor kelautan dan industri batik.
“Kami ingin agar visi dan misi yang telah dicanangkan bisa terintegrasi dengan program-program pemerintah daerah, sehingga dampaknya lebih nyata terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Azmi.
Menurutnya, DPRD akan mencermati dan membahas setiap usulan pokir secara mendalam agar poin-poin penting dapat termuat dalam RPJMD 2025–2029. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kota Pekalongan.
“Kami ingin generasi Kota Pekalongan menjadi generasi unggul, mampu memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Kami berharap masyarakat kurang mampu dapat terangkat derajatnya melalui akses pendidikan yang layak,” jelasnya.
Azmi juga mendorong agar sistem pendidikan di Kota Pekalongan menjadi lebih inklusif, sehingga seluruh lapisan masyarakat—termasuk kelompok minoritas dan penyandang disabilitas—mendapatkan hak pendidikan yang setara.
Selain pendidikan, pokir berikutnya menyentuh sektor kesehatan. Azmi menilai bahwa sistem pelayanan kesehatan harus berjalan optimal dan mudah diakses oleh seluruh warga tanpa kendala.
“Tanpa harus mengadu ke anggota dewan, wali kota, atau pihak lainnya, sistem di bawahnya harus berjalan dengan baik. Kami ingin Pemkot memiliki sistem kesehatan yang menjangkau semua elemen masyarakat,” tegasnya.
Pokir lainnya yang disampaikan Azmi berkaitan dengan pengelolaan sampah. Ia menyoroti volume sampah harian di Kota Pekalongan yang mencapai 100–110 ton dan diperkirakan akan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk.
“Ini harus menjadi perhatian serius agar kota tidak kewalahan. Kapasitas lahan dan sarana pengelolaan sampah perlu dirancang secara matang,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Azmi menekankan pentingnya komunikasi politik yang sinergis antara DPRD, Pemkot, serta pemerintah pusat dan provinsi, demi kelancaran program-program pembangunan.
“Kita harus memastikan setiap program benar-benar memberi manfaat dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.(ARIYANTO)
