KABUPATEN BEKASI | Deraphukum.click | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) bekerjasama dengan dinas pendidikan (Disdik) Kabupaten Bekasi menggunakan pelayanan pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) online jenjang SMP negeri. Fitur ini tersedia di aplikasi Bekasi Nyambung Bae (Bebunge). Mendapatkan kritik tajam dari ketua Ikatan Wartawan Online (Iwo) Indonesia Kabupaten Bekasi
“ PPDB yang menggunakan aplikasi Bebunge, Mempersulit masyarakat dalam mendaftar anaknya dalam mengikuti PPDB. aplikasi Bebunge diduga Gagal memberikan kemudahan dalam mendaftar PPDB SMP dikabupaten Bekasi ” ujar Ade Gentong ketua Iwo I Kabupaten Bekasi kepada Awak media Jum’at (14/06/2024)
PPDB dibayangi gangguan server, sehingga Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik demi kelancaran PPDB harus mengevaluasi server tersebut.
Diketahui, Tahap pendaftaran masih akan dibuka hingga Juli 2024. Setelah jalur Zonasi, akan dibuka juga jalur Afirmasi pada 19-20 Juni 2024, jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali pada 24-25 Juni 2024, jalur Prestasi pada 28-29 Juni 2024, dan jalur Penyaluran Sisa Kuota pada 5-6 Juli 2024.
“Dengan terjadi gangguan dengan beralibinya dinas pendidikan, dan diskominfosandi mengatakan bahwa karena banyak pendaftar tidak logis, karena seharusnya sudah dipersiapkan dengan sebaik mungkin, demi kelancaran anak bangsa untuk mengenyam pendidikan Menengah Pertama, diskominfosandi harus membuka besar anggaran server tersebut, gagal server tersebut berimbas kepada kegaduhan dalam pelaksanaan PPDB dikabupaten Bekasi” ucap ade gentong.
Selain itu Ade gentong juga menyampaikan bahwa PJ. Bupati Bekasi harus segera mencopot kepala dinas pendidikan dan Diskominfosandi karena secara bersama-sama merencanakan kegagal dalam pelaksanaan PPDB Kabupaten Bekasi.
“Terkait anggaran server kejaksaan negeri harus segera memeriksa diskominfosandi dan Disdik, karena diduga ada korupsi dalam pengadaan server bebunge yang mengakibatkan kegaduhan dimasyarakat, serta PJ. Bupati Bekasi harus segera mencopot kedua Kepala dinas tersebut karena bersama-sama merencanakan kegagalan dalam pelaksanaan PPDB kabupaten Bekasi tahun 2024 ini” tutup Ade Gentong. ( Nazar)
