Jakarta, | Deraphukum.click | Tidak mengherankan jika Jakarta menjadi tempat berkumpul bagi aparatur desa dari seluruh Indonesia. Sebanyak 50 ribu perangkat desa berencana menggelar demontrasi besar-besaran menuju Istana Presiden pada 8 Desember 2025. Isu utama yang memicu aksi ini adalah pemangkasan Dana Desa (DD) yang membuat mereka kebingungan, seraya menggenggam kalkulator.
Aksi ini diprakarsai oleh Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan akan melibatkan aparatur dari 37 provinsi. Untuk memastikan keberhasilan demonstrasi ini, transportasi telah dipersiapkan dengan baik, di mana sebanyak 880 bus dan 600 mobil kecil akan dikerahkan, lengkap dengan spanduk, pengeras suara, serta semangat juang yang menggelora.( 9/12)
Menurut laporan, pemangkasan DD kali ini cukup signifikan, di mana beberapa desa mengalami pengurangan hingga Rp 200 juta. Selain itu, Alokasi Dana Desa (ADD) diketahui akan turun antara 40-50%. Kondisi ini membuat perangkat desa kebingungan tentang bagaimana melaksanakan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan posyandu, di tengah anggaran yang semakin terbatas.
“Ini bukan sekadar pusing, ini sudah menuju migrain,” ungkap salah satu perwakilan desa yang enggan disebutkan namanya. Kekhawatiran pun meluas bahwa pemangkasan ini berpotensi mengganggu operasional desa dan pelayanan publik yang seharusnya mereka sediakan.
Aksi ini dianggap sebagai momen “curhat nasional” bagi para perangkat desa kepada Presiden Prabowo, dengan tuntutan utama untuk merevisi regulasi terkait anggaran desa. Masyarakat pun semakin menanti, apakah tuntutan dari 50 ribu perangkat desa ini akan menggugah pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali kebijakannya demi program-program nasional yang lebih baik. Apakah aksi ini akan membuahkan hasil, atau sebaliknya, pemerintah akan tetap pada kebijakan yang ada? Waktu yang akan menjawab.( ARI)
