PEKALONGAN-JAWA TENGAH | Deraphukum.click |DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Pekalongan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pekalongan untuk menyajikan laporan lebih rinci terkait penggunaan anggaran Pilkada 2024. Permintaan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi A dengan KPU Dalam Rangka Evaluasi Pilkada 2024 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Lantai 1 Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan pada Senin (17/02) siang.
Menurut Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan Kholis Jazuli, anggaran yang dialokasikan untuk pemilu terbagi dalam dua tahap dengan total sekitar Rp32,46 miliar. Sesuai ketentuan, KPU harus melaporkan penggunaan dana hibah dari pemerintah daerah kepada DPRD paling lambat 9 April. Namun, dalam evaluasi yang dilakukan, DPRD menilai laporan dari KPU masih bersifat global dan belum memuat rincian yang diperlukan.
“Kami ingin mengetahui secara detail bagaimana anggaran ini digunakan, termasuk alokasi untuk kampanye, logistik, dan kebutuhan lainnya. Saat ini, laporan yang kami terima masih terlalu umum, sehingga perlu dilakukan evaluasi lanjutan,” ujar Kholis Jazuli Ketua Komisi A DPRD Pekalongan.
Selain itu, DPRD menilai laporan realisasi anggaran yang disampaikan KPU masih bersifat global dan belum memberikan rincian yang diperlukan untuk memastikan transparansi penggunaan dana. Ketua Komisi A DPRD meminta agar laporan tersebut diperjelas dengan detail pengeluaran di setiap tahapan Pilkada.
Menanggapi hal itu, Ketua KPU Kabupaten Pekalongan Laelatul Izzah mengakui bahwa laporan yang dibawa dalam evaluasi kali ini memang belum mencantumkan rincian yang diharapkan. Pihaknya berkomitmen untuk segera menyusun laporan yang lebih detail sesuai permintaan DPRD.
“Kami menyadari bahwa laporan yang kami sampaikan masih dalam bentuk global. Ini menjadi tugas kami untuk segera melengkapinya agar lebih rinci dan transparan,” kata perwakilan KPU.
Sebagai tindak lanjut, DPRD berencana menggelar pertemuan evaluasi lanjutan dengan KPU. Tidak menutup kemungkinan, evaluasi berikutnya akan melibatkan pimpinan DPRD serta gabungan komisi lainnya.
( ARIYANTO)
