Pekalongan,Jawa Tengah | Deraphukum.click | Sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis di Kabupaten Pekalongan menginisiasi pembentukan sebuah organisasi bernama Koalisi Transparansi Pekalongan. Organisasi ini dibentuk sebagai wadah masyarakat sipil untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel di Kabupaten Pekalongan.
Salah satu Ketua inisiator Koalisi Transparansi Pekalongan,Sony Yulianto , menyampaikan bahwa pada Rabu (25/3/2026) pihaknya secara resmi mengajukan permohonan pendaftaran organisasi ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pekalongan guna memenuhi persyaratan administratif sebagai organisasi yang sah.
“Pada hari ini kami menyampaikan permohonan pendaftaran dan pelaporan kepada Kesbangpol Kabupaten Pekalongan. Secara administratif masih ada beberapa hal yang akan kami lengkapi, seperti akta organisasi dan dokumen pendukung lainnya agar organisasi ini resmi terdaftar,” ujar Sony kepada awak media.
Dalam kesempatan tersebut, Sony didampingi oleh Mustafa yang dikenal sebagai salah satu tokoh LSM berpengaruh di Kabupaten Pekalongan serta Wilopo. Mereka bersama sejumlah tokoh lainnya menjadi bagian dari para penggagas berdirinya koalisi tersebut.
Sony menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 12 orang inisiator yang telah menandatangani pembentukan organisasi tersebut. Namun, dalam grup komunikasi yang telah dibentuk, jumlah anggota yang tergabung sudah mencapai sekitar 45 orang dan masih akan terus bertambah.
Menurutnya, pembentukan Koalisi Transparansi Pekalongan tidak terlepas dari momentum berbagai peristiwa yang terjadi dalam tata pemerintahan daerah, termasuk kasus hukum yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif beberapa waktu lalu. Peristiwa tersebut dinilai membuka berbagai persoalan dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“Peristiwa penangkapan Bupati nonaktif Pekalongan menjadi semacam kotak Pandora yang membuka berbagai persoalan dalam tata pemerintahan di Kabupaten Pekalongan. Kami merasa perlu berkontribusi untuk memperbaiki keadaan agar ke depan pemerintahan daerah bisa berjalan lebih baik,” jelasnya.
Sebagai langkah awal, Koalisi Transparansi Pekalongan berencana melakukan sejumlah agenda strategis. Di antaranya mengajukan permohonan audiensi dan rapat dengar pendapat dengan DPRD Kabupaten Pekalongan pada pekan depan.
Selain itu, koalisi juga akan mengajukan audiensi kepada Kapolres Pekalongan dan Kepala Kejaksaan Negeri Pekalongan di Kajen, serta berencana menjalin komunikasi dengan berbagai lembaga terkait lainnya, baik di tingkat kabupaten, provinsi hingga pusat.
Sony menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut diharapkan menjadi langkah konstruktif yang berbasis pada fakta di lapangan, bukan sekadar wacana tanpa dasar.
“Kami ingin berkontribusi secara positif untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Baik dari sisi eksekutif, legislatif dalam fungsi pengawasan dan penganggaran, maupun yudikatif dalam penegakan hukum, agar semuanya berjalan lebih transparan,” katanya.
Ia berharap kehadiran Koalisi Transparansi Pekalongan dapat menjadi bagian dari kontrol sosial masyarakat demi terciptanya pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik.
“Harapan kami, transparansi di Kabupaten Pekalongan tidak hanya menjadi jargon, tetapi benar-benar menjadi langkah nyata dalam memperbaiki pengelolaan pemerintahan daerah,” pungkas Sony.
( Ari )
