KARAWANG,Jawa Barat | Deraphukum.click | Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia DPD Karawang, Syuhada Wisastra, angkat suara terkait polemik dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2025 di sejumlah SMP, SMA, dan SMK di Kabupaten Karawang.
Syuhada Wisastra, yang juga dikenal sebagai praktisi senior di bidang Human Resource Development (HRD), General Affair, dan manajemen, memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di dunia industri bersama sejumlah perusahaan terkemuka nasional. Dalam pernyataannya, ia menilai bahwa pelaksanaan PPDB tahun ini masih menyisakan banyak masalah mendasar, mulai dari sistem zonasi, jalur prestasi, hingga lemahnya pemerataan akses pendidikan.
“Kami banyak menerima laporan dari orang tua yang merasa kebingungan bahkan frustasi dengan proses PPDB tahun ini. Sistem zonasi tidak sepenuhnya berpihak kepada pemerataan, sementara jalur prestasi belum mampu mengakomodasi potensi siswa secara adil,” ujarnya.
IWOI Karawang menyoroti bahwa implementasi Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 yang menjadi acuan teknis pelaksanaan PPDB masih belum menyentuh keadilan substansial dalam dunia pendidikan. Menurut Syuhada, banyak calon peserta didik dengan nilai baik justru gagal diterima di sekolah pilihan karena terbentur aturan zonasi yang kaku.
“Sudah saatnya pemerintah daerah bersama Dinas Pendidikan Karawang mengevaluasi sistem ini secara menyeluruh. Jangan sampai setiap tahun masyarakat hanya disuguhkan janji transparansi, tapi kenyataannya tetap penuh kebingungan dan keluhan,” tegasnya
Selain masalah teknis, Syuhada juga menyoroti minimnya sosialisasi dan kurangnya akses informasi, terutama di wilayah pinggiran dan desa.
“Masih banyak orang tua yang tidak memahami proses PPDB karena kurangnya edukasi digital dan informasi yang mudah diakses. Kesenjangan digital makin memperlebar jurang pendidikan,” tambahnya.
Sebagai seorang profesional yang telah bertahun-tahun berkecimpung dalam dunia organisasi dan manajemen, Syuhada menekankan bahwa pendidikan tidak boleh hanya menjadi urusan sistem pendaftaran semata, tetapi menyangkut kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Pemerintah harus hadir secara nyata. Pendidikan seharusnya gratis secara utuh — mulai dari seragam, buku, hingga sepatu sekolah. Ini sudah menjadi tuntutan masyarakat sejak lama, dari era Orde Baru hingga kini, tapi belum pernah sepenuhnya diwujudkan,” ucapnya.
Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, IWOI Karawang membuka layanan pengaduan masyarakat terkait PPDB 2025 dan siap mengawal isu ini hingga mendapat perhatian serius dari pihak terkait.
📌 Kontak Pengaduan Resmi IWO Karawang
📞 0877 3555 1174 (IWOI Karawang)
📨 Email: dpdiwoikarawang@gmail.com
Redaksi :
DPD IWO Indonesia Kabupaten Karawang
“Mengawal Informasi, Menyuarakan Keadilan”(Red)
