Karawang,Jawa Barat | deraphukum.click | Karawang – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menaruh perhatian serius terhadap program Simponi (Sinergi Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri) yang digagas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang sejak 2023.
Program yang dijuluki siskamling ala Karawang ini dinilai mampu menjadi model pengamanan berbasis kolaborasi yang bisa ditiru oleh daerah lain di Indonesia.
“Ini menarik karena Simponi digerakkan sampai ke level paling bawah. Ada sinergi antara Pemda, TNI, Polri, dan masyarakat. Model ini saya kira bisa jadi contoh bagi daerah lain di Indonesia,” ungkap Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, saat berkunjung ke Kantor Bupati Karawang, Rabu (10/9).
Bahtiar menjelaskan, Simponi merupakan inovasi penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Program ini menggabungkan kekuatan pemerintah daerah, aparat TNI/Polri, serta partisipasi aktif masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
“Mungkin suatu waktu saya undang Pak Aep sebagai Bupati Wali Kota pembicara tingkat nasional, karena bisa jadi pemodelan untuk daerah lain,” tambahnya.
Menurut Bahtiar, menghadirkan rasa aman bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan. Dengan luasnya wilayah Indonesia dan keterbatasan jumlah personel, sistem keamanan lingkungan harus melibatkan partisipasi masyarakat.
“Tidak mungkin TNI dan Polri bisa menjaga seluruh wilayah Indonesia selama 24 jam. Pada akhirnya, kekuatan menjaga lingkungan berbasis masyarakat sendiri. Nah, Simponi Karawang ini menjadi bukti bahwa kolaborasi bisa berjalan efektif,” jelasnya.
Dengan keberhasilan menjaga stabilitas daerah serta dukungan nyata bagi aparat dan masyarakat, program Simponi disebutnya dapat menjadi inspirasi nasional.
“Kalau daerah lain bisa mengadopsi model Karawang, tentu iklim kondusif bisa lebih merata. Yang penting adalah sinergi, dan Karawang sudah menunjukkan itu,” tandas Bahtiar.
Sementara itu, Bupati Karawang Aep Syaepuloh menuturkan, salah satu faktor penguat program Simponi adalah dukungan anggaran dari Pemkab. Pemerintah daerah memberikan insentif bulanan yang disalurkan melalui kecamatan untuk aparat TNI dan Polri yang terlibat langsung dalam program tersebut.
“Insentif ini bentuk komitmen kami agar program Simponi berjalan konsisten, serta menjadi motivasi bagi seluruh unsur yang ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Karawang,” kata Aep. (Lukmannul Hakim)
