KAB.GARUT, JABAR| Deraphukum.click | Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab) Garut bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia menggelar rapat sosialisasi terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 di Ruang Rapat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Garut, pada hari Senin (17/02/2025).
Rapat ini membahas efisiensi anggaran dari pemerintah pusat hingga daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut Nurdin Yana menyampaikan, Kemendagri RI memberikan sosialisasi mengenai penerapan efisiensi dalam berbagai aspek pemerintahan.
Efisiensi ini berlaku secara umum untuk pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, di mana salah satu fokus utama dalam efisiensi anggaran daerah adalah pengurangan biaya perjalanan dinas.
Nurdin menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dengan melakukan self assessment terlebih dahulu untuk menginventarisasi aspek-aspek yang perlu diefisienkan.
“Jadi kita berikan kepada kepala SKPD untuk mengefisienkan secara mandiri, kalau itu belum dapat maka akan kita lakukan,” katanya.
Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah Kemendagri RI Sumule Tumbo menegaskan pentingnya percepatan implementasi efisiensi anggaran, baik dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), khususnya terkait transfer daerah.
Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, lanjut Sumule, perlu dilakukan dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD.
“Bagi daerah yang tidak melaksanakan perubahan APBD nanti dilaporkan pada laporan realisasi APBD,” ucapnya.
Sumule juga menyampaikan, pemerintah daerah diharapkan melakukan efisiensi belanja, terutama perjalanan dinas, dengan target pengurangan hingga 50% dari total APBD. Efisiensi ini bertujuan untuk mengalokasikan anggaran lebih banyak kepada layanan dasar masyarakat yang sudah disinkronkan dengan prioritas nasional.
“Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti dan karena ini anggaran sudah ditetapkan dalam Perda APBD, maka segera dilakukan penyesuaian untuk menjadi dasar mempercepat realisasi membelanjakan khususnya untuk layanan dasar masyarakat,” ujarnya.
Selain perjalanan dinas, belanja honorarium juga akan dibatasi dengan mengacu pada Peraturan Presiden tentang Standar Satuan Harga Regional. Pemerintah daerah diwajibkan untuk mengurangi belanja pendukung, memprioritaskan anggaran pada kinerja layanan publik, serta lebih selektif dalam memberikan hibah langsung dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada kementerian dan lembaga.
Beberapa hal yang dibahas dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tersebut, di antaranya yaitu instruksi kepada gubernur, bupati, dan walikota untuk membatasi belanja, kegiatan bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, dan yang lainnya.
“Penyesuaian penjabaran APBD ini perlu segera dilakukan dan disampaikan kepada DPRD agar dapat dituangkan dalam Perda perubahan APBD,” katanya.
Seperti diketahui, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 adalah arahan resmi yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 22 Januari 2025. Inpres ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran melalui efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN serta APBD Tahun Anggaran 2025.
Editor: Diskominfo.Garut
(D.Ferd-Kaperwil)
