Pekalongan,Jawa Tengah | Deraphukum.click | Polres Pekalongan – Polda Jateng – Dalam rangka mengantisipasi dinamika situasi kamtibmas, jajaran forkopimda Kabupaten Pekalongan menggelar rapat kesiapan menghadapi situasi kontinjensi, Kamis (2/4/2026) siang. Kegiatan yang berlangsung di Aula Polres Pekalongan ini dihadiri oleh unsur pimpinan daerah serta stakeholder terkait.
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kapolres Pekalongan AKBP Rachmad C. Yusuf, S.I.K., M.Si., Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Drs. H. Abdul Munir, M.M., Sekda Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., Kasatpol PP Wahyu Kuncoro, S.T., M.T., serta perwakilan dari Dinas Perhubungan, Badan Kesbangpol, Dinas Kominfo, dan Pejabat Utama Polres Pekalongan.
Kapolres Pekalongan AKBP Rachmad C. Yusuf dalam arahannya menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai potensi gangguan kamtibmas, baik yang bersumber dari isu nasional maupun lokal. Ia menyampaikan bahwa meskipun sempat muncul isu kenaikan harga BBM per 1 April, pemerintah telah memastikan kebijakan tersebut tidak jadi diberlakukan sebelum tanggal tersebut.
“Sinergitas antar stakeholder menjadi kunci agar setiap pihak memahami peran dan tanggung jawabnya dalam menjaga kondusifitas wilayah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kapolres juga menyoroti potensi kerawanan menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), yang tahun ini dinilai memiliki kompleksitas lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah isu nasional seperti program pemerintah, kasus kekerasan terhadap aktivis, serta isu lokal seperti operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pekalongan yang berpotensi menjadi bahan tuntutan aksi unjuk rasa.
Dalam upaya penguatan pengamanan, Polres Pekalongan juga mendorong optimalisasi penggunaan CCTV di sejumlah titik strategis. Namun, masih terdapat beberapa lokasi yang belum terpasang CCTV, seperti Simpang Empat Alun-Alun Kajen, Simpang Tiga Damkar, hingga kawasan sekitar Kejaksaan dan Bawaslu. Sementara itu, beberapa titik seperti Bojong, Wiradesa, Wonopringgo, dan Tugu Nol Kilometer Kajen telah dilengkapi perangkat pemantauan.
“Kami harap seluruh stakeholder dapat mendukung integrasi CCTV dengan sistem Mabes Polri, sehingga pemantauan situasi dapat dilakukan secara real-time,” tambahnya.
Kapolres juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah preventif, termasuk latihan rutin Dalmas, rencana simulasi sistem pengamanan kota (Sispamkota), serta pendekatan kepada elemen masyarakat melalui kegiatan silaturahmi dan pembentukan jaringan “pagar mangkok” guna memperkuat deteksi dini.
Sementara itu, Kasat Intelkam Polres Pekalongan AKP Adam Teguh Arisianto menegaskan bahwa tantangan utama saat ini adalah bagaimana mengelola berbagai isu yang berkembang agar tidak memicu instabilitas sosial. Ia mengingatkan agar situasi tidak berkembang.
Beberapa isu yang menjadi perhatian antara lain potensi dampak kebijakan pemerintah pusat, isu keamanan nasional, hingga kasus-kasus lokal seperti tindak kekerasan dan pasca OTT kepala daerah. Ia juga memprediksi adanya potensi aksi massa pada bulan April yang polanya menyerupai kejadian pada Agustus 2025.
Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa stabilitas daerah sangat bergantung pada pengelolaan kebijakan yang tepat, termasuk menjaga kestabilan harga, perbaikan infrastruktur, dan kemudahan akses kerja bagi masyarakat. Ia juga mengapresiasi langkah Polres dalam membangun komunikasi dengan masyarakat, serta menyampaikan bahwa pembangunan gedung DPRD baru akan ditunda selama dua tahun sebagai bentuk penyesuaian kebijakan.
Di sisi lain, Sekda Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya pasca peristiwa OTT yang menjadi sorotan publik. Ia menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan pergeseran anggaran untuk kepentingan publik, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan anggaran besar.
“Kami berkomitmen untuk berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dukungan semua pihak sangat kami harapkan,” ungkapnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan memperkuat koordinasi dengan serikat buruh menjelang May Day, menyelesaikan persoalan pertanahan dan infrastruktur, serta menargetkan penanganan banjir dan permasalahan di Desa Randumuktiwaren dapat diselesaikan dalam waktu dekat.
Rapat ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan seluruh elemen di Kabupaten Pekalongan guna menjaga situasi tetap aman, kondusif, dan terkendali di tengah berbagai dinamika yang berkembang.
( Ari )
