KOTA BANDUNG,| Deraphukum.click|Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengungkap visi Jabar Istimewa 2025-2029 selaras dalam perspektif Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025- 2045.
Dimana RPJPD Jabar 2025-2045 tentunya juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025- 2045.
Jabar Istimewa sendiri, sambung Herman, berati Jawa Barat menjadi provinsi terunggul, termaju, paripurna, dan teratas.
Bidang-bidang pembangunan ada pada kondisi istimewa, di antaranya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi masyarakat, sosial budaya, dan bidang-bidang lainnya yang juga harus istimewa.
“Waktu kita tidak terlalu lama. Karena itu tentu kita berharap Jabar akan memulainya. Jawa Barat harus menjadi entry point, pintu masuk Indonesia Emas 2045,” ungkap Herman Suryatman di Jabar Command Center, kompleks Gedung Sate, Kota Bandung, pada hari Selasa (25/02/2025).
“Jadi harapan kita di 2045 Indonesia Emas terwujud dan di dalamnya ada provinsi termaju dalam sebuah negara maju Indonesia, yakni Jawa Barat,” tambahnya.
Lebih lanjut Herman menuturkan, Pemdaprov Jabar saat ini akan melangkah menjalankan RPJPD 2022- 2045 di tahun pertama di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan.
“Tahun ini tahun pertama, maka kita berembuk di sini untuk mendesain Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, sekaligus mengonsolidasikan yang tahun 2025 karena sebentar lagi kita juga akan membahas APBD Perubahan 2025,” ungkap Herman.
“Jadi diskusi ini untuk mendiskusikan 2025 seperti apa desainnya karena kita sudah menetapkan APBD 2025 dan kita akan set- up dengan visi misi Kepala Daerah, termasuk disesuaikan dengan tindak lanjut Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, hingga (RKPD 2026 dalam koridor Jabar Istimewa,” tuturnya.
“Istimewa, artinya penyelenggara pemerintahan, dalam hal ini Pemda Provinsi Jabar di bawah kepemimpinan Gubernur – Wakil Gubernur Jawa Barat berkeinginan dan berkomitmen untuk mengistimewakan masyarakat, baik istimewa dalam pelayanan, maupun di dalam pelaksanaan pembangunan,” katanya.
*Strong leadership*
Untuk mengakselerasi itu, sambung Herman, terdapat tiga kunci utama. Pertama, leadership atau kepemimpinan.
Menurut Herman, sampai dengan hari ini Pemdaprov Jabar sudah merasakan kepemimpinan yang kuat atau strong leadership dari sosok Dedi Mulyadi.
Tentu ini harus diikuti pula oleh para Asisten Daerah hingga seluruh perangkat daerah untuk menerapkan kepemimpinan yang kuat di masing-masing unit kerja.
Dengan kata lain, kepemimpinan yang kuat harus mampu mengomandani tata kelola pemerintahan yang berbasis grand design pembangunan yang telah dirancang, dengan pengambilan keputusan cepat berdasarkan data, sejalan dengan istilah ‘good data, good decision, good result.
“Jadi strong di sini adalah strong yang logic (masuk akal) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tapi bergerak cepat bahkan lebih cepat, faster, easier, better, safer,” ucap Herman.
Porsi dari kepemimpinan yang kuat terhadap suksesnya pembangunan, ujar Herman, ada di porsi 40 persen.
Kemudian kunci kedua, yakni sistem, mengambil porsi 35 persen. Maka pada hari ini, Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah yang juga diikuti unsur Pemda Kabupaten/Kota merupakan langkah dalam mendesain sistem, formulasi kebijakan agar selaras dan mencapai tujuan besar yang sama.
Kunci ketiga, papar Herman, yakni value atau nilai yang mengambil porsi 25 persen terhadap keberhasilan.
Menurut Herman, nilai yang dijunjung tinggi Pemdaprov Jabar adalah gemah ripah repeh rapih, yakni bagaimana mewujudkan masyarakat sejahtera dan bahagia.
“Sekretariat Daerah di Provinsi maupun di Kabupaten/ Kota harus jadi bintang penuntun Kepala Daerah mewujudkan tujuan pembangunan,” kata Herman.
Apalagi Presiden RI Prabowo Subianto bersama Kabinet Merah Putih (KMP) telah menetapkan target nol persen kemiskinan extrem 2026, dan delapan persen laju pertumbuhan ekonomi pada 2029.
“Bagi Jawa Barat ini seolah mission impossible tapi saya yakin pasti mungkin, makanya kita tidak bisa main-main,” ucapnya.
*Peningkatan SDM*
Untuk itu Pemdaprov Jabar akan berupaya menghadirkan investasi yang inklusif sehingga perlu dipersiapkan pula peningkatan sumber daya manusianya.
Herman mencontohkan, pabrik kendaraan listrik BYD tengah membangun pabrik di kawasan Subang dan membutuhkan sekira 17.000 tenaga kerja lulusan SMK di bidang electric vehicle atau kendaraan listrik.
“Provinsi dan kabupaten/kota harus menyiapkan sumber daya manusia. Jadi sebetulnya kalau kita seriusin ini di depan mata kita peluangnya,” ucap Herman.
*Editor: Humas Jabar*
(D.Ferd-Kaperwil)
