Jakarta | Deraphukum.click | Organisasi kemasyarakatan Madas Nusantara menegaskan dukungan penuh kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan kasus pengusiran seorang nenek di Surabaya yang belakangan menjadi sorotan publik. Madas Nusantara menilai proses hukum harus berjalan adil, objektif, dan transparan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang.
Ketua OKK DPP Madas Nusantara, H. Syamsul Arifin, menyampaikan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan kasus tersebut dan sepenuhnya menyerahkan penanganannya kepada kepolisian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Madas Nusantara mendukung penuh proses hukum yang dilakukan APH secara adil dan profesional. Kami tidak ingin peristiwa ini mencoreng nama baik masyarakat Madura. Perlu dipahami, ormas Madura itu banyak, dan Madas dengan Madas Nusantara adalah dua organisasi yang berbeda serta tidak memiliki afiliasi sedikit pun,” tegas H. Syamsul Arifin, Selasa (—).
Ia menilai, dampak dari kasus tersebut tidak hanya dirasakan oleh korban secara langsung, tetapi juga berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap masyarakat Madura secara luas. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dinilai penting guna mencegah generalisasi terhadap etnis atau komunitas tertentu.
Sejalan dengan kebijakan pemerintah, Madas Nusantara juga menyatakan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam upaya menertibkan organisasi kemasyarakatan yang bersikap premanistik dan mengganggu ketertiban umum.
“Kami mendukung pemerintah untuk menertibkan ormas apa pun, termasuk jika berasal dari kalangan kami sendiri, apabila terbukti merugikan masyarakat. Jika ada ormas yang melanggar hukum dan meresahkan warga, kami mendukung langkah tegas, termasuk pembubaran,” ujar Syamsul Arifin.
Melalui sikap tersebut, Madas Nusantara menegaskan komitmennya sebagai organisasi yang menjunjung tinggi nilai sosial dan budaya, menjaga marwah masyarakat Madura, serta mengedepankan sikap santun, taat hukum, dan menjunjung tinggi persaudaraan antarwarga bangsa.
(Dede Subarna)
