BANDUNG, | Deraphukum.click | Sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam upaya pencegahan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan kepada sembilan daerah dengan nilai tertinggi dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024. Penghargaan ini diberikan dalam tiga kategori, yakni provinsi, kabupaten, dan kota, dan diumumkan bertepatan dengan kegiatan peluncuran Indikator MCP 2025 di Gedung ACLC C1 KPK,
Pada kategori provinsi, peringkat pertama di raih oleh:
1. Provinsi Bali dengan skor 99, disusul oleh
2. Provinsi Jawa Barat (97) dan
3. Provinsi Kepulauan Riau (96)
Sementara di kategori kota diraih oleh:
1. Kota Denpasar meraih posisi pertama dengan nilai 99, diikuti
2. Kota Mojokerto (98) dan
3. Kota Blitar (98).
Untuk kategori kabupaten, diraih oleh:
1. Kab. Tabanan,
2. Kab. Sragen, dan
3. Kab. Batang, yang sama-sama memperoleh skor 98.
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi (KorSup) KPK Didik Agung Widjanarko mengapresiasi komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan MCP sebagai upaya pencegahan korupsi. Menurutnya, keberhasilan MCP bukan sekadar angka, tetapi juga mencerminkan integritas dan efektivitas tata kelola pemerintahan di daerah.
“Sehingga MCP dapat berdampak pada peningkatan integritas pemerintah daerah dan menurunkan risiko korupsi di daerah,” ucap Didik.
Didik juga menegaskan bahwa penghargaan ini harus menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan implementasi MCP, tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif.
“Kami mengimbau kepala daerah beserta jajaran segera berkoordinasi mencermati indikator MCP dan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata pencegahan korupsi, sehingga (pemerintah daerah) tidak hanya sekadar menyampaikan dokumen dan administrasi,” kata Didik.
“Inspektorat juga harus berperan sebagai quality assurance dalam memastikan efektivitas upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh perangkat daerah,” pungkasnya.
*Editor: Rilis Humas Jabar*
(D.Ferd-Kaperwil)
