Subang, Jawa Barat l Deraphukum.click l Tim terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama PTPN 8 melakukan pembongkaran bangunan di atas lahan PTPN 8 yang berada di sepanjang jalur Subang menuju Cikole, Selasa (13/8/2025). Penertiban ini merupakan tindak lanjut dari edaran Gubernur Jawa Barat bersama PTPN 8 terkait pembersihan bangunan yang berdiri di atas tanah milik perusahaan.
Salah satu bangunan yang terdampak adalah Masjid dan Rumah Ibadah Suluk Darul Hikmah milik Thariqat Naqsyabandiyah Alkholidiyah Jalaliyah (TNAJ) yang berada di Tanjakan Emen, RT 017 RW 004, Desa Ciater, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Berdasarkan hasil penelusuran, lahan tersebut ternyata masih merupakan bagian dari tanah PTPN 8, meskipun sebelumnya dibeli dari pihak ketiga. Lahan itu diketahui masih dalam status sengketa.
“Atas arahan dan bimbingan Mursyid Thariqat Naqsyabandiyah Alkholidiyah Jalaliyah Buya DR Syekh Muhammad Nur Ali Alkholidi, S.Ag, M.Hum, pimpinan Majelis Mursyidin TNAJ bersama Gubernur Jawa Barat sepakat untuk menaati aturan yang berlaku sebagai bentuk teladan bagi masyarakat dan kelompok agama dalam mendukung ketertiban dan kemajuan pembangunan daerah,” ujar Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Majelis Mursyidin TNAJ, SM Nur Dzikri, M.AP, Rabu (13/8/2025).
Sebagai tindak lanjut kesepakatan, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi berkomitmen memfasilitasi relokasi dengan mencarikan lahan baru untuk pembangunan fasilitas suluk yang akan dibangun hingga layak pakai. Majelis Mursyidin telah menerima penyerahan titik lokasi untuk dilakukan survei sebelum dibahas lebih lanjut pengalihan haknya.
Sementara itu, kata SM Nur Dzikri, kegiatan suluk rutin setiap dua bulan sekali pada bulan ganjil, tanggal 6–10, akan tetap berjalan. Pemprov Jawa Barat akan menyediakan tempat sementara hingga pembangunan selesai dan diserahkan kembali kepada TNAJ.
Pihak Majelis Mursyidin mengimbau seluruh jamaah TNAJ di Jawa Barat maupun di seluruh Indonesia agar tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. Penertiban ini, ditegaskan, merupakan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama, bukan tindakan sepihak.
Pimpinan Majelis Mursyidin menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Barat yang dinilai responsif dan peduli terhadap perkembangan thariqah serta pengembangan agama Islam di wilayahnya.
“Ucapan terima kasih juga diberikan kepada Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jawa Barat, Drs. Yod Mintaraga, yang memfasilitasi komunikasi antara Majelis Mursyidin TNAJ dengan Gubernur Jawa Barat, serta kepada Direktur Operasional Subholding Supporting PTPN, Fauzi Umar, yang membantu koordinasi pelaksanaan penertiban,” sebutnya.
Sekretaris Jenderal Majelis Mursyidin TNAJ dijadwalkan akan bersilaturahmi dan diterima langsung oleh Gubernur Jawa Barat usai perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2025.
(yandi)
