Pekalongan, Jawa Tengah | Deraphukum.click I Pembangunan jembatan di Desa Tengeng Wetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, menuai keluhan warga. Pasalnya, dalam proses pembangunan tersebut tidak dibuatkan jembatan darurat, padahal jalur itu merupakan akses vital penghubung antara wilayah Pantura dan Kecamatan Kesesi.
Pantauan di lapangan, proyek pembangunan jembatan tersebut menutup total arus kendaraan dari dua arah. Kondisi ini menyebabkan warga harus memutar cukup jauh melalui jalur alternatif yang kondisinya rusak dan kerap tergenang air saat hujan, sehingga menyulitkan pengendara, terutama kendaraan roda dua serta pengangkut hasil pertanian dan bahan kebutuhan pokok.
Sejumlah warga mengeluhkan kebijakan tersebut karena jalur utama ini menjadi urat nadi perekonomian masyarakat desa sekitar.
“Setiap hari banyak kendaraan lewat sini untuk angkut hasil bumi dan kebutuhan pasar. Sekarang harus memutar jauh dan kalau hujan malah tidak bisa dilewati,” ujar salah satu warga.
Padahal, dalam aturan resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pelaksana proyek wajib menyediakan akses sementara berupa jembatan darurat atau jalan alternatif agar aktivitas masyarakat tidak terganggu selama proses pembangunan.
Kewajiban tersebut diatur dalam:
Peraturan Menteri PUPR Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Jembatan, yang menyebutkan
“Dalam pelaksanaan pembangunan jembatan baru pada lokasi eksisting, penyedia jasa wajib menyediakan jembatan sementara atau jalan alternatif guna menjamin kelancaran transportasi.”
Serta diperkuat dalam Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, yang menegaskan bahwa penyedia jasa wajib menjamin kelancaran lalu lintas dan kegiatan masyarakat selama pekerjaan berlangsung.
Warga berharap pihak pelaksana proyek dan dinas terkait segera membuat jembatan darurat atau memperbaiki jalur alternatif agar akses ekonomi warga tidak terganggu.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana proyek maupun Dinas PUPR Kabupaten Pekalongan belum memberikan keterangan resmi terkait alasan tidak dibuatnya jembatan darurat dalam pelaksanaan pembangunan tersebut
(AR)
