Magelang, | Deraphukum.click | Komandan Korem 072/Pamungkas Brigjen TNI Yuniar Dwi Hantono, S.Sos., M.Si., M.Sc., menghadiri kegiatan Launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara nasional oleh Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto melalui video conference, bertempat di KDKMP Desa Pancuranmas, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Sabtu (16/5/2026).
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 50 peserta dan menjadi bagian dari peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Magelang Grengseng Pamuji, Kapolresta Magelang Kombes Pol Herbin Sianipar, S.I.K., S.H., Dandim 0705/Magelang Letkol Inf Afrizal Rahman, S.I.P., M.I.P., Kasilog Korem 072/Pamungkas Kolonel Czi Catur Witanto, S.I.P., M.Si., M.Tr.(Han), serta sejumlah pejabat Forkopimda, OPD Kabupaten Magelang, dan perangkat Desa Pancuranmas.
Dalam sambutannya, Presiden RI Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto menyampaikan bahwa program KDKMP merupakan langkah strategis Pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa dan kelurahan. Presiden menegaskan bahwa koperasi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan ekonomi serta memperkuat kemandirian bangsa melalui penguatan sektor pangan, distribusi, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Presiden juga menekankan bahwa keberadaan KDKMP akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh akses kebutuhan pokok, pupuk subsidi, distribusi hasil panen, layanan keuangan, hingga obat-obatan murah yang terjangkau bagi rakyat.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih, Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M., menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI, khususnya para Babinsa dan Dandim, yang telah bekerja keras mendampingi dan mengawal pembentukan KDKMP di seluruh wilayah Indonesia.
Menurutnya, program KDKMP merupakan implementasi nyata semangat Pasal 33 UUD 1945, di mana negara hadir untuk memastikan masyarakat menjadi pelaku utama sekaligus penerima manfaat pembangunan ekonomi nasional. (Penrem072Pmk)
(Sabar/Siti Marfuah)
