BEKASI,Jawa Barat | Deraphukum.click | Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi melalui Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) menyelenggarakan kegiatan bertajuk IKP Talks dengan tema Penyusunan Strategi Komunikasi Publik Guna Mendukung Keberhasilan Pembangunan Daerah, di Gedung Bappeda Lantai 3, Komplek Pemda Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa (26/5/2026).
Kegiatan tersebut digelar untuk memperkuat kapasitas petugas kehumasan dalam mendukung program pembangunan daerah melalui pemanfaatan strategi komunikasi yang efektif di era digital.
Acara menghadirkan narasumber Pranata Humas Ahli Madya Kementerian Dalam Negeri Silvany Dianita dan Pranata Humas Ahli Madya Kementerian Agama Sri Hendriani.
Kepala Diskominfosantik Kabupaten Bekasi Yan Yan Akhmad Kurnia menyampaikan, di era digital media sosial telah menjadi ruang publik utama masyarakat dalam mengakses informasi.
Menurutnya, tantangan pemerintah saat ini bukan sekadar menyampaikan pesan, tetapi memastikan informasi yang disampaikan jelas, tepat, dan dipercaya masyarakat.
“Komunikasi publik saat ini sangat urgent karena menyangkut kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat menjadi modal utama dalam pembangunan.
Melalui kegiatan ini, Diskominfosantik berinisiatif dan berupaya mensinergikan strategi komunikasi para perangkat daerah dalam hal komunikasi publik,” ujarnya.
Yan Yan menjelaskan, Diskominfosantik mendorong media sosial perangkat daerah menjadi satu ekosistem komunikasi yang saling terhubung melalui narasi tunggal sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015.
“Narasi tunggal bukan berarti menyeragamkan, tetapi bagaimana mengorkestrasikan seluruh suara perangkat daerah dalam satu arah komunikasi pembangunan kepada masyarakat.
Sehingga yang kami arahkan di sini adalah bagaimana media sosial di masing-masing perangkat daerah bisa menjadi ekosistem bagi media sosial Kabupaten Bekasi yang menjadi satu kesatuan,” jelasnya.
Ia menambahkan, Kabupaten Bekasi sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk lebih dari tiga juta jiwa memiliki dinamika sosial yang tinggi, mulai dari isu pelayanan publik, kesehatan, infrastruktur, hingga ketenagakerjaan.
Di era media sosial, lanjutnya, satu informasi yang tidak tepat atau tidak direspons dengan baik dapat memicu misinformasi hingga krisis kepercayaan publik.
Karena itu, strategi komunikasi publik perlu dibangun secara terkoordinasi agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya.
“Di sinilah urgensi strategi komunikasi sebagai jawaban untuk menyikapi isu publik secara terkoordinasi, dengan data akurat, pesan konsisten, dan empati tinggi.
Sebaik apa pun program yang kita rancang, tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat semuanya akan sia-sia,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya menghadirkan informasi yang valid di tengah derasnya arus informasi digital.
“Tantangan kita adalah bagaimana meluruskan misinformasi yang ada sehingga masyarakat bisa disuguhkan fakta-fakta informasi yang benar.
Kami juga berharap masyarakat dapat memilah mana informasi yang benar dan mana yang tidak valid,” tambahnya.
Melalui IKP Talks, Diskominfosantik Kabupaten Bekasi mengajak seluruh perangkat daerah memperkuat paradigma komunikasi publik melalui media sosial sebagai ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat, guna mewujudkan tata kelola komunikasi publik yang terpadu, responsif, dan terpercaya.
Editor: Diskominfo Kabupaten Bekasi.
(D.Fer – Kaperwil JABAR)
