PURWAKARTA | Deraphukum.click | Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI(BPK) Isma yatun menyerahkan Ikhtisar Hasil pemeriksaan semester(IHPS) I tahun 2024 Kepada Presiden Prabowo Subianto.Laporan IHPS tersebut berisi berbagai temuan dan upaya perbaikan tata kelola keuangan negara selama paroh pertama tahun 2024 termasuk evaluasi atas pengelolaan keuangan pemerintah pusat.
Badan Pemeriksa Keuangan menilai pemerintah mampu bekerja sama dengan baik dalam pengelolaan anggaran selama masa peralihan pemerintah dan pembentukan Kabinet Merah putih.”BPK menyampaikan terimakasih kepada pemerintah atas kerja sama yang telah terjalin baik untuk bersama mewujudkan cita cita dan tujuan Bangsa dengan berlandaskan ” good governance”kata Isma dalam keterangan tertulis yang di terima DERAP HUKUM. Kamis 02-januari 2024.
BPK juga mengapresiasi atas penerbitan Peraturan menteri keuangan(PMK)No 90 tahun 2024.Aturan tersebut mengatur tentang tata cara pengolahan dalam penggunaan anggaran dan aset pada masa transisi,serta penunjukan kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan serta penyelenggaraan anggaran di tahun 2024.
Dengan penyerahan IHPS I kepada Presiden,BPK dan Pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja sama dalam memperbaiki
Tata kelola keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan.BPK dan pemerintah akan memastikan pengelolaan keuangan negara akan beriontasi Untuk kepentingan rakyat.
Adapun berdasarkan Laporan IHPS I 2024,BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP)Atas laporan keuangan pemerintah pusat(LKPP)tahun 2023.Laporan tersebut mencakup 79 Laporan kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu laporan keuangan Bendahara umum Negara(LKBUN).
Sementara untuk Opini Wajar dengan pengecualian(WDP) di berikan kepada empat LKKL.ke empat tersebut adalah laporan keuangan kementerian komunikasi dan informatika, kementerian pertanian, Kementerian energi dan sumber daya mineral,serta Badan pangan Nasional.
(Kabiro-Red)
