BANDUNG, | Deraphukum.click | Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Jabar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jabar di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Jabar.
Rapat kerja tersebut membahas sejumlah hal, mulai dari realokasi APBD 2025 Pemda Provinsi Jabar yang sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 sampai tindak lanjut SE Kemendagri Nomor : 900.1.1/640/SJ tentang Perubahan RKPD dan Perubahan APBD TA 2025.
“Kami menyampaikan hasil realokasi anggaran bukan efisiensi, dari Pemda Provinsi Jabar kepada DPRD Provinsi Jabar,” ucap Dedi.
“Dari realokasi itu nanti akan dibuat peraturan kepala daerah yaitu Peraturan Gubernur (Pergub) yang menjabarkan seluruh belanja-belanja dari hasil realokasi anggaran yang hari ini mencapai Rp5,4 triliun, kemudian belanja turunannya seperti apa. Itu kami sampaikan walaupun baru dalam gambaran umum, belum sampai pada judul per item kegiatan yang akan dikerjakan,” imbuhnya.
Menurut Dedi, salah satu fokus realokasi yakni pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta jaringan air bersih.
“Dialokasikan pertama adalah pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Jawa Barat, kemudian kedua pembangunan ruang kelas baru, sekolah baru, puskesmas rawat inap, rumah rakyat miskin, jaringan listrik untuk masyarakat, jaringan air bersih, beasiswa dan kegiatan pembangunan lainnya yang angka-angkanya fantastis,” katanya.
Dedi menuturkan, realokasi APBD menjadi salah satu upaya untuk mengejawantahkan visi Jabar Istimewa sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
“Termasuk salah satunya merespons peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat, seperti banjir di Karanglinggar (Karawang) yang belum selesai- selesai, banjir Dayeuhkolot (Kabupaten Bandung), di Kota Bandung, di Garut, Bogor kan perlu realokasi untuk dibelanjakan untuk pelayanan masyarakat,” ucap Dedi.
*Editor: RILIS HUMAS JABAR*
(D.Ferdy-Kaperwil.Jabar)
