Karawang, Jawab Barat | Deraphukum.click | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disalurkan melalui dapur MBG di Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, mulai menjadi sorotan warga. Pasalnya, menu makanan yang dibagikan untuk siswa TK, PAUD hingga SD kelas 1, 2 dan 3 pada periode 16 Maret sampai 20 Maret 2026 dinilai tidak sebanding dengan nilai anggaran yang disebutkan.
Berdasarkan dokumentasi yang beredar di masyarakat, menu untuk kebutuhan makan selama lima hari tersebut terdiri dari satu bungkus roti tawar isi 10, lima kotak susu ukuran kecil, dua butir telur rebus, dua buah jeruk, serta satu buah pisang.
Jika mengacu pada ketentuan program, satu porsi makanan MBG untuk tingkat TK hingga SD kelas rendah ditetapkan sebesar Rp8.000 per anak per hari. Artinya, dalam lima hari anggaran yang dialokasikan mencapai sekitar Rp40.000 per anak.
Namun setelah menu tersebut diketahui publik, sejumlah warga mulai mempertanyakan transparansi dan kewajaran nilai anggaran tersebut. Mereka menilai secara kasat mata, paket makanan yang diterima selama lima hari terlihat sangat sederhana.
“Kalau dihitung secara logika masyarakat, publik bisa menilai sendiri kira-kira berapa harga dari makanan tersebut. Apakah sesuai dengan nilai Rp40 ribu untuk lima hari atau tidak,” ujar salah satu warga Cilamaya.
Selain soal nilai anggaran, warga juga menyoroti kualitas dan variasi menu yang dianggap kurang memenuhi ekspektasi sebagai program makan bergizi bagi anak-anak sekolah. Menu yang didominasi roti kemasan, susu kotak kecil, dan buah dinilai kurang bervariasi jika dijadikan konsumsi selama beberapa hari.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai mekanisme pengadaan bahan makanan, sistem pengelolaan dapur MBG, hingga transparansi penggunaan anggaran dalam program tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola dapur MBG di Desa Cilamaya yang berlokasi di samping kantor BRI belum memberikan keterangan resmi terkait komposisi menu maupun rincian biaya pengadaan makanan untuk program tersebut.
Masyarakat berharap adanya penjelasan terbuka dari pihak terkait agar program yang bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah tersebut dapat berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.
Sementara itu, beberapa warga juga mendorong agar pemerintah daerah maupun pihak terkait melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program di lapangan, sehingga tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
(Lukman NH)
