Pekalongan,Jawa Tengah | Deraphukum.click | Pelatihan dan sekolah kader yang digelar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di hotel syariah Kulu Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan , bagi kader di tingkat kecamatan di Kabupaten Pekalongan diharapkan mampu mencetak calon pemimpin yang berkualitas serta melahirkan pemilih yang cerdas dan berintegritas.( 14/3/2026)
Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan dan sebagai Ketua LKK DPC PKB , Drs.H. Abdul Munir, mengatakan kegiatan kaderisasi tersebut menjadi bagian penting dalam menyiapkan sumber daya politik yang mampu memimpin daerah di masa depan.
Menurutnya, melalui pelatihan kader ini PKB berupaya mencari dan mempersiapkan calon-calon pemimpin yang memiliki kapasitas, baik untuk calon anggota legislatif, calon bupati, maupun pemimpin di tingkat yang lebih tinggi.
“Kami ingin mencari calon bupati yang berkualitas, calon gubernur yang mumpuni, serta calon anggota DPR yang memiliki kapasitas. Selain itu, kami juga ingin memantapkan pemilih yang berkualitas,” ujar Munir.
Ia menjelaskan bahwa pemilih yang berkualitas adalah pemilih yang menentukan pilihan bukan karena uang, tetapi berdasarkan kualitas, kapasitas, dan integritas calon pemimpin yang dipilih.
Munir menegaskan, PKB ingin menciptakan proses politik yang sehat dengan biaya politik yang lebih rendah, sehingga para calon pemimpin tidak terbebani biaya politik tinggi yang berpotensi memicu praktik korupsi.
“Kalau pemilihnya berkualitas, maka calon yang muncul juga berkualitas. Dengan begitu kita bisa menciptakan anggota dewan yang baik, bersih, tidak korupsi, dan benar-benar berjuang untuk pembangunan masyarakat dan daerah,” katanya.
Terkait target politik ke depan, Munir menyebutkan bahwa PKB menargetkan dukungan politik yang cukup kuat untuk mengusung calon kepala daerah.
“Targetnya sekitar 20 kursi dukungan. Nanti kita juga menunggu perkembangan undang-undang apakah pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat atau melalui DPRD. Yang jelas kami akan mencari calon bupati yang memiliki kapasitas, kepribadian baik, jujur, pintar, dan tidak korupsi,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Munir juga menyampaikan keprihatinannya atas kasus hukum yang menimpa kepala daerah di Kabupaten Pekalongan. Ia menegaskan bahwa DPRD akan meningkatkan fungsi pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kami tentu prihatin dengan kejadian tersebut. Ke depan fungsi DPRD dalam pengawasan dan penyusunan anggaran akan kami tingkatkan agar lebih fokus, lebih terperinci, dan lebih berbasis data sehingga tidak terjadi penyimpangan,” ujarnya.
Selain itu, Munir juga menyinggung persoalan pembayaran gaji pekerja outsourcing di lingkungan pemerintah daerah. Ia memastikan bahwa gaji para pekerja tersebut akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum Hari Raya Idul Fitri.
“Insyaallah gaji para pekerja akan diselesaikan sebelum Lebaran. Untuk kerja sama dengan pihak ketiga sebelumnya juga akan dihentikan dan selanjutnya akan dilakukan proses lelang terbuka untuk menentukan pengelola baru,” pungkasnya.
( Ari )
