Pekalongan,Jawa Tengah | Deraphukum.click | DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong percepatan penanganan infrastruktur jalan setelah masyarakat cukup lama menantikan realisasi perbaikan sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU Taru) memastikan pekerjaan fisik mulai dilaksanakan pada Juni 2026 dengan total anggaran penanganan jalan mencapai sekitar Rp49 miliar.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Ruben Prabu Faza, mengatakan pihaknya telah meminta penjelasan terkait progres perbaikan dan pemeliharaan jalan dalam rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah terkait.
“Selama ini memang belum ada pelaksanaan, padahal masyarakat sudah cukup lama menunggu. Dari penjelasan DPU Taru, minggu depan sudah mulai dilakukan aksi pemeliharaan jalan,” ujar Ruben usai rapat kerja, Senin (15/6/2026).
Menurut Ruben, keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tidak terlepas dari faktor eksternal, salah satunya ketidakstabilan harga aspal yang dipengaruhi kondisi geopolitik global. Meski demikian, proses pengadaan kini telah berjalan sehingga pekerjaan fisik dapat segera dimulai.
Ia juga menegaskan pentingnya ketersediaan data yang akurat mengenai kondisi jalan sebagai dasar penyusunan prioritas pembangunan infrastruktur pada tahun mendatang.
“Kami meminta data lengkap ruas jalan, baik yang rusak berat maupun rusak ringan. Untuk tahun 2027 nanti harus sudah jelas mana yang menjadi prioritas utama, terutama jalan dengan tingkat kerusakan berat agar penanganannya tepat sasaran,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga DPU Taru Kabupaten Pekalongan, Faruq, menjelaskan bahwa total anggaran penanganan jalan pada tahun 2026 mencapai sekitar Rp49 miliar. Anggaran tersebut terdiri dari pagu awal sebesar Rp28 miliar dan tambahan anggaran mendahului perubahan sekitar Rp21 miliar.
“Anggaran tersebut sudah mulai berjalan. Sejak awal Juni kami melakukan proses pelelangan dan pengadaan, baik melalui e-katalog maupun penunjukan langsung sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Faruq.
Ia mengakui proses pelaksanaan sempat mengalami kendala akibat fluktuasi harga aspal dan kenaikan harga bahan bakar industri yang berdampak pada perencanaan teknis pekerjaan.
“Pengaruh geopolitik membuat harga aspal sempat mengalami perubahan hingga dua kali, sehingga kami harus melakukan penyesuaian DED dan gambar perencanaan. Selain itu, harga solar industri juga naik dari sekitar Rp23 ribu menjadi Rp30 ribu per liter,” katanya.
Namun demikian, dalam beberapa waktu terakhir kondisi mulai stabil setelah harga aspal kembali ditetapkan, sehingga tahapan pekerjaan dapat dilanjutkan.
“Alhamdulillah saat ini kondisi sudah lebih kondusif, sehingga pekerjaan fisik dapat mulai berjalan pada bulan Juni ini,” tambahnya.
Faruq mengungkapkan terdapat sekitar 12 ruas jalan yang masuk dalam rencana perbaikan melalui pengalihan anggaran dan saat ini masih dalam tahap perencanaan. Beberapa ruas yang menjadi prioritas di antaranya Kedungwuni–Pakisputih, Podo–BCA, serta ruas Kertoharjo–Karangdadap.
Salah satu paket pekerjaan yang akan dilaksanakan memiliki panjang sekitar 1.800 meter dengan nilai anggaran mencapai Rp5,8 miliar.
Selain pembangunan dan peningkatan jalan, Pemkab Pekalongan juga mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 miliar untuk kegiatan pemeliharaan jalan yang mencakup jaringan jalan sepanjang kurang lebih 697 kilometer beserta fasilitas pendukungnya.
Meski demikian, menurut Faruq, kebutuhan ideal untuk pemeliharaan jalan sebenarnya berada pada kisaran Rp18 hingga Rp20 miliar per tahun agar kondisi jalan dapat terjaga secara optimal.
“Anggaran yang tersedia saat ini masih terbatas dibandingkan kebutuhan riil di lapangan,” ujarnya.
Untuk pemeliharaan 447 unit jembatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Pekalongan, dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp2 hingga Rp3 miliar. Sementara itu, penanganan jalan dengan kategori rusak berat yang memerlukan pembongkaran total diperkirakan membutuhkan dana hingga Rp30 miliar.
Khusus ruas jalan di Desa Pantianom, Kecamatan Bojong, pemerintah daerah telah merencanakan perbaikan dengan konstruksi yang lebih kuat dan tahan lama. Nilai pekerjaan tersebut diperkirakan mencapai Rp2,8 hingga Rp3 miliar dan saat ini masih berada pada tahap perencanaan sebelum memasuki proses pengadaan.
Di akhir keterangannya, Faruq mengimbau masyarakat untuk bersabar karena keterbatasan anggaran membuat seluruh kerusakan jalan belum dapat ditangani secara bersamaan dalam waktu singkat.
“Kami terus berupaya memaksimalkan anggaran yang tersedia agar penanganan jalan dapat dilakukan secara bertahap dan tepat sasaran. Kami mohon masyarakat bersabar karena perbaikan dilakukan sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah,” pungkasnya.
(Ari)
