SUBANG | Deraphukum.click | Penjabat Bupati Subang Dr. Drs. Imran M.Si.,MA.Cd hadir secara langsung dalam acara Penyampaian Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, bertempat di Cendrawasih Ballroom Jakarta Convention Center, Senin (08/07/2024).
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2023 mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo yang hadir secara langsung pada acara tersebut mengucapkan selamat kepada Pemerintah Daerah peraih WTP dan mengungkapkan predikat WTP bukan sebuah prestasi melainkan kewajiban semua lembaga.
“Saya ingin menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah, atas predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini. Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi. Tetap WTP adalah kewajiban kita semua. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat. Ini uang negara.”
Jokowi menekankan penggunaan uang negara yang mengalir di pemerintah pusat hingga daerah pasti akan diaudit. Jokowi meminta pertanggungjawaban harus dilakukan secara baik. “Kita harus merasa, setiap tahun, ini pasti diaudit. Pasti diperiksa. Jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan APBN dan APBN secara baik. Dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik. Serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula.”
Lebih lanjut, Jokowi bicara situasi dunia yang saat ini memanas karena kondisi geopolitik. Jokowi menyebut pertumbuhan ekonomi dunia kini melambat. Meski begitu, kondisi ekonomi Indonesia kini masih stabil. Begitu juga inflasi yang tetap terjaga di setiap daerah.
“Alhamdulillah ini patut kita syukuri, ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Ekonomi tetap tumbuh di atas 5%. Kita tahu di kuartal I-2024, tumbuh 5,11%. Inflasi tetap terjaga karena BI dan Kementerian Dalam Negeri setiap hari Senin selalu bertemu dengan para Kepala Daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah dan juga pelaksanaan pemilu yang juga berjalan dengan baik.”
Presiden Joko Widodo meminta kepada menteri dan kepala lembaga untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan keuangan pemerintah. Menurut Jokowi, menindaklanjuti rekomendasi bertujuan agar pengelolaan keuangan APBN dan APBD semakin baik.
Usai mengikuti acara tersebut, Penjabat Bupati Subang Dr. Imran menyatakan pengelolaan anggaran di Kabupaten Subang harus terus ditingkatkan terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. “Ke depan diharapkan aspek akuntabilitas dan transparansi keuangan dikedepankan.”
Dr. Imran juga menyinggung pesan Presiden Jokowi yang menyatakan penggunaan anggaran di semua level baik Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Pusat harus memberi dampak kepada masyarakat.
“Pak Presiden mengingatkan penggunaan keuangan yang efektif, berdampak, dan bermanfaat. Fokus pada hasil daripada prosedur harus menjadi perhatian. Program yang dilakukan maupun alokasi anggaran harus memberi dampak kepasa masyarakat.”
Dr. Imran menyatakan komitmennya untuk membuat perencanaan di Kabupaten Subang yang sesuai dengan asas kebermanfaatan bagi masyarakat. “Kita dalam penyusunan perencanaan kita kedepankan itu (efektif, berdampak, dan bermanfaat bagi masyarakat).”
Terakhir Dr. Imran menghaturkan terima kasih kepada seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Subang yang telah berhasil mengawal pelaksanaan anggaran 2023 sehingga Kabupaten Subang meraih opini WTP untuk yang ke-enam kali secara berturut-turut.
“Terima kasih kepada seluruh OPD di Kabupaten Subang yang telah mengawal pelaksanaan anggaran 2023 sehingga Subang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).” Pungkas Penjabat Bupati Subang.
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Presiden Republik Indonesia, Para Menteri, Jajaran BPK RI, Kepala Daerah peraih WTP, dan tamu undangan lainnya. (Y&D)
