JAKARTA | Deraphukum.click | Ajang internasional Djakarta Warehouse Project (DWP) yang berlangsung pada 13-15 Desember 2024 di JIEXpo Kemayoran, Jakarta Pusat, menjadi sorotan serius setelah mencuatnya dugaan penyalahgunaan narkoba dan praktik pemerasan terhadap sejumlah warga negara Malaysia. Kasus ini kini berkembang, menambah perhatian publik terhadap perlunya pengawasan lebih ketat dalam kegiatan serupa di masa depan.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, secara khusus menyoroti dugaan adanya indikasi penggunaan narkoba di acara tersebut. Menurutnya, isu ini harus menjadi perhatian serius agar Indonesia tidak dijadikan tempat pelarian bagi pihak-pihak yang ingin menghindari hukum tegas di negara asal mereka.
Dalam pernyataannya, Habiburokhman memberikan apresiasi terhadap langkah responsif Polri yang berhasil mengamankan sejumlah oknum terkait dugaan pemerasan. Ia menilai hal ini menunjukkan komitmen institusi tersebut untuk menjaga integritasnya.
“Yang penting adalah respons dan tindakan untuk membersihkan lembaga dari oknum-oknum tersebut. Itu yang kita apresiasi dari Polri, terutama dengan adanya arahan tegas dari Kapolri kepada jajarannya,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2024).
Namun demikian, ia menekankan bahwa langkah lebih lanjut diperlukan untuk menangani dugaan penyalahgunaan narkoba yang berpotensi mencoreng citra Indonesia di kancah internasional.
Habiburokhman mengungkapkan bahwa berdasarkan masukan dari masyarakat, acara berskala besar seperti DWP sering kali dianggap rawan menjadi tempat penyalahgunaan narkoba.
“Ada masukan dari masyarakat bahwa event-event tertentu memang rawan. Kita tidak menuduh ya, tapi memang rawan. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Jangan sampai kita berniat menjadikannya sebagai objek wisata, tetapi malah berubah menjadi ajang orang menikmati narkoba,” tegasnya.
Menurutnya, jika hal ini dibiarkan, Indonesia berpotensi menjadi surga bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, terutama warga negara asing yang merasa hukum di Tanah Air tidak seketat di negara asal mereka.
“Jangan sampai karena di Malaysia ancaman hukuman mati, ‘Oh di Jakarta saja, kayaknya kita bisa menikmati acara musik sambil leluasa mengkonsumsi narkoba.’ Itu jangan sampai terjadi,” tambahnya.
Habiburokhman menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat dari semua pihak, termasuk penyelenggara, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Ia meminta pemerintah untuk memastikan bahwa Indonesia tidak dijadikan tempat pelarian oleh pelaku kriminal internasional.
“Event seperti ini seharusnya menjadi kebanggaan, bukan justru menjadi titik lemah bagi kita sebagai negara. Pengawasan dan penegakan hukum yang tegas harus menjadi prioritas,” imbuhnya.
Selain penegakan hukum, ia juga menyerukan pentingnya edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, terkait bahaya narkoba. Acara musik dan hiburan, menurutnya, harus menjadi sarana positif yang mendorong kreativitas dan memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi wisata yang aman dan berkelas dunia.
“Generasi muda harus memahami bahwa narkoba hanya akan merusak masa depan. Kita ingin melihat mereka menjadi generasi yang kreatif dan berdaya saing, bukan yang terjebak dalam lingkaran hitam narkotika,” pungkas Habiburokhman.
Sementara itu, Polri terus melakukan penyelidikan terkait dugaan pemerasan terhadap warga negara Malaysia dalam ajang tersebut. Di sisi lain, pemerintah dan DPR diharapkan segera menginisiasi langkah-langkah strategis untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dalam kegiatan serupa.
Dengan meningkatnya perhatian terhadap DWP 2024, publik berharap kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk meningkatkan kualitas pengawasan, menjamin keamanan, dan menjaga citra Indonesia di mata dunia. ( Dede Subarna)
