BEKASI, | Deraphukum.click | Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menginstruksikan seluruh perangkat daerah dan pihak swasta untuk berkontribusi dalam menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir di 16.kecamatan se-Kabupaten Bekasi.
Instruksi ini disampaikan usai dirinya meninjau permukiman warga di Kampung Ranca Iga, Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur.
Setelah diterbitkannya surat keputusan tanggap darurat bencana yang berlaku selama 14 hari, Bupati Bekasi menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam membantu masyarakat yang terdampak banjir.
“Kami sudah menginstruksikan
BPBD,
Dinas Sosial, dan
Baznas untuk segera menyalurkan bantuan.
Selain itu, perangkat daerah juga harus bertindak sebagai liaison officer (LO) di setiap titik banjir guna memastikan bantuan tersalurkan dengan baik,” ujar Ade Kuswara Kunang.
Banjir yang melanda Kabupaten Bekasi ini, merendam 24.desa dan kelurahan di 16.kecamatan.
Dengan peningkatan status tanggap darurat, Pemdakab Bekasi dapat lebih optimal dalam menyalurkan bantuan kepada warga terdampak, sesuai dengan alokasi anggaran kebencanaan yang telah disiapkan.
“Dalam penanganan bencana ini, kami terus bersinergi dengan TNI-Polri serta para penggiat lingkungan. Tadi juga telah dilakukan rapat bersama Forkopimda untuk menetapkan status tanggap darurat,” tambahnya.
Berdasarkan data BPBD Kabupaten Bekasi per Rabu (05/03/2025),
Sebanyak 61.648 jiwa dari 16.371 kepala keluarga terdampak banjir, dengan lebih dari 48.000 jiwa mengungsi. Kecamatan yang terdampak antara lain:
1. Cibarusah,
2. Bojongmangu,
3. Cikarang Pusat,
4. Serang Baru,
5. Setu,
6. Cikarang Timur,
7. Cikarang Utara,
8. Cikarang Barat,
9. Tambun Selatan,
10. Cibitung,
11. Kedung Waringin,
12. Sukatani,
13. Tambun Utara,
14. Babelan, dan
15. Sukawangi.
Bupati Bekasi menegaskan bahwa selain upaya tanggap darurat, pemerintah juga akan memperhatikan dampak jangka panjang dari bencana ini.
“Kita semua harus sadar bahwa pembangunan harus mempertimbangkan analisis dampak lingkungan secara lebih spesifik agar tidak terjadi bencana serupa di masa depan,” katanya.
Dalam kunjungannya, Bupati Bekasi turut meninjau rumah-rumah warga yang terdampak banjir bandang akibat luapan Sungai Cibeet. Ia juga berdialog dengan warga dan memastikan bahwa program 100 hari kepemimpinannya mencakup perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu), terutama bagi warga yang rumahnya rusak akibat banjir.
Selain itu, ia menekankan pentingnya mempertahankan tata ruang lahan pertanian agar tidak terjadi alih fungsi lahan yang dapat memperburuk risiko banjir.
“Status tanggap darurat ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan warga, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan anak-anak yang membutuhkan penanganan khusus,” pungkasnya.
*Editor: Diskominfo Kab. Bekasi*
(D.Ferdy-Kaperwil.Jabar)
