Medan,Karo l DerapHukum.Click l
Pemerintah terus mendorong penguatan ekonomi melalui program strategis nasional Koperasi Merah Putih yang menargetkan pembentukan koperasi di setiap desa dan kelurahan sebagai instrumen utama pemberdayaan masyarakat. Untuk mempercepat implementasi, Gubernur Sumatera Utara menggelar Sosialisasi Pembentukan Koperasi Merah Putih di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Rabu (30/4/2025).
Kegiatan ini dihadiri para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, termasuk Bupati Karo Brigjen. Pol. (Purn.) DR. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes, yang hadir bersama Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Karo dan kepala dinas terkait. “Koperasi adalah wadah gotong royong ekonomi rakyat. Dengan hadirnya Koperasi Merah Putih, kita dorong percepatan kemandirian ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Bupati menambahkan bahwa Pemkab Karo akan segera mengoordinasikan lintas OPD serta pemerintah desa untuk memastikan pembentukan koperasi berjalan cepat dan tepat sasaran. “Kami siap bergerak bersama perangkat desa agar manfaat program ini benar-benar dirasakan dari bawah,” tambahnya. Menurutnya, koperasi menjadi jawaban atas tantangan pembangunan ekonomi lokal, khususnya di sektor pertanian dan UMKM.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koperasi RI, Budi Arie Setiadi, menegaskan bahwa koperasi bukan sekadar lembaga, tetapi bagian dari transformasi ekonomi nasional. Ia menyoroti dominasi tengkulak dalam rantai distribusi hasil tani. “Kalau kami lihat ada sekitar Rp300 triliun perputaran uang di tengkulak. Mereka membeli produk petani dengan harga murah. Lewat Koperasi Merah Putih, kita berantas itu,” tegas Budi Arie.
Gubernur Sumut Bobby Nasution juga menyatakan kesiapan daerahnya menjalankan program ini, mengingat Sumut memiliki 6.110 desa dan kelurahan yang berpotensi besar. “Kalau satu koperasi mendapat Rp5 miliar, berarti ada sekitar Rp30 triliun lebih putaran uang bertambah di Sumut, dan itu terjadi di desa,” ujar Bobby.
Bupati Karo menyampaikan bahwa Kabupaten Karo memiliki banyak potensi ekonomi di sektor pertanian dan pariwisata yang belum tergarap maksimal. Dengan dukungan kelembagaan koperasi yang kuat dan partisipatif, potensi-potensi ini menurutnya bisa menjadi sumber pertumbuhan baru yang berpihak kepada masyarakat desa. Sosialisasi ini juga dihadiri oleh Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu, Kepala BI Sumut, dan pejabat Kemenkop UKM sebagai langkah awal mewujudkan desa mandiri dan sejahtera berbasis koperasi.
(Asrul S)
