Pekalongan,Jawa Tengah | DerapHukum.Click | Wali murid SMP Negeri 12 Kota Pekalongan, Jawa Tengah, mengeluhkan dugaan pungutan atau iuran yang akan
di gunakan untuk perayaan perpisahan, hal ini seperti disampaikan salah seorang wali murid sebut saja Mr X yang enggan namanya
dfipublikasikan, kepada sejumlah awak media Jumat (23/05) kemarin, “anak saya yang saat ini kelas sembilan di SMP Negeri 12 Kota
Pekalongan, kemarain meminta uang sebesar Rp 150 ribu, saat saya tanya katana buat bayar perpisahan, dengan rincian, untuk
biaya perpisahan Rp 80 ribu, dan Rp 50 ribu untuk press dokumen kelulusan, serta Rp 20 ribu untuk biaya pembuatan kalung atau
mendali. Yang saya kaget karena selama ini saya tidak pernah diundang rapat dan juga tidak adanya surat edaran dari pihak sekolah.
Dan tak hanya saya yang keberatan beberapa orang tua murid yang lain sebenarnya juga keberatan. Pasalnya kondisi ekonomi saat
ini sedang terpuruk, di tambah dengan iuran seperti itu, buat orang “kecil” seperti saya dan wali murid yang lain cukup
memberatkan,” paparnya. Ditambahkan oleh Mr X anaknya juga hampir tiap tahun meminta uang Rp 50 ribu untuk pembelian Map
raport dan ijazah.
Ditemui diruang kerjanya Jumat (23/05) Kepala sekolah SMP Negeri 12 Ikasari Dewi menjelaskan, “sebenarnya sejak awal pihak
sekolah sudah tidak mau mengadakan perayaan perpisahan. Namun beberapa orang murid menemui saya dan menemui Waka
Kesiswaan, meminta untuk diadakan ceremoni perpisahan karena ini sekali seumur hidup mereka lulus SMP. Saya menyarankan
mereka untuk menyampaikan keinginan itu kepada orang tua masing-masing, dan mereka mengatakan sudah menyampaikan
kepada orangtua mereka. Bahkan beberapa siswa mengaku sudah mengadakan pertemuan membahas masalah ini, jadi semua
murni keinginan siswa bukan dari pihak sekolah,” jelasnya.
“Ahirnya saya menemui Komite Sekolah malah salah seorang Komite Sekolah mengatakan, anaknya yang SD saja ada perpisahan
masak SMP tidak ada perayaan perpisahan, selanjutnya di tindak lanjuti dengan rapat, yang di hadiri Wali murid, Pamong Kelas,
Komite malahan disitu yang presentasi dari siswa dan siswi bagaimana nanti agenda perayaan perpisahan tersebut, kami pihak
sekolah hanya memfasilitasi saja,” tandasnya. Adanya informasi yang mengatakan tidak ada rapat antara wali murid Ikasari Dewi
menolak tegas, “ini ada bukti surat pernyataan bersama yang di tanda tangani oleh komite sekolah, wali murid dan juga pamong
kelas, di sekolah kami setiap kelas ada wali murid yang menjadi pamong kelas, dan mereka juga sebagai komite sekolah,” papar
Kepala Sekolah sambil menunjukan surat Kesepakatan tersebut. Ditambahkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 12, “rincian dari
uang Rp 150 ribu itu, yang Rp 80 ribu untuk biaya perayaan perpisahan yang rencana akan di adakan tanggal 3 Juni nanti di halaman
sekolah, ada 108 siswa dan siswi kelas 9, tapi karena di laksanakan di sekolah nanti rencananya kelas 8 juga ikut meramaikan, yang
Rp 50 ribu untuk “mengepress” dokumen kelulusan dan yang Rp 20 ribu untuk pembuatan seledang. Itu semua murni dari usulan
murid,” Tandasnya. Masih menurut Ikasari Dewi, “karena ini ada keberatan dari wali murid minggu depan kami akan mengadakan
rapat lagi dengan pihak komite sekolah dan wali murid jika memang ada keberatan dari wali kami akan mengembalikan semua uang
yang sudah masuk dan agenda perpisahan akan kami batalkan,” Tegasnya.
Sementara itu, di konfirmasi via telepon seluler Kepala Bidang SMP Budi Suheryanto, Jumat (23/05) mengatakan, “jika merasa tidak
mampu sebaiknya wali murid langsung kesekolah saja nanti akan di beri dispensasi, menurut saya selama ini Kepala Sekolah SMP
Negeri 12 orangnya baik, dan selalu konsultasi dengan pihak dinas jika akan melakukan kegiatan apapun. Itu kan acaranya di
sekolah, iuran yang di minta juga tidak seberapa, sedangkan sekolah lain banyak yang melaksanakan di hotel dengan biaya yang
lebih tinggi. Harusnya awak media juga lebih bijak dalam mensikapi suatu informasi,” ujarnya.
( ARIYANTO)
