Pati, Jawa Tengah | Deraphukum.click | Ratusan warga dari berbagai kecamatan di Kabupaten Pati menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan kantor Bupati Pati, Rabu (13/8/2025). Massa yang tergabung dari kelompok pedagang, petani, nelayan, hingga pelaku usaha kecil ini menuntut Bupati Pati mundur dari jabatannya, menyusul kebijakan kenaikan pajak daerah yang disebut mencapai 250 persen.
Kronologi Aksi
Sejak pukul 08.00 WIB, massa mulai memadati jalan menuju kantor bupati. Mereka membawa spanduk dan poster bertuliskan “Cabut Kenaikan Pajak 250%”, “Bupati Menyengsarakan Rakyat”, hingga “Bupati Mundur atau Rakyat Bergerak”. Orasi-orasi lantang menggema, diselingi tiupan peluit dan tabuhan drum oleh peserta aksi.
Sekitar pukul 10.00 WIB, perwakilan demonstran mencoba masuk ke halaman kantor bupati untuk menyampaikan tuntutan secara langsung. Namun, akses dijaga ketat aparat kepolisian dan Satpol PP. Negosiasi sempat dilakukan, tetapi massa tetap menuntut agar bupati keluar menemui mereka.
Tuntutan Warga
Koordinator aksi, Suyono (45), menyatakan bahwa kebijakan kenaikan pajak tersebut memberatkan seluruh lapisan masyarakat, terlebih bagi pelaku usaha kecil.
> “Kami tidak menolak membayar pajak, tapi kenaikan sampai 250 persen itu sangat tidak masuk akal. Rakyat sedang susah, harga kebutuhan pokok naik, penghasilan menurun. Ini sama saja mencekik,” ujarnya di sela aksi.
Menurutnya, kenaikan pajak berlaku di berbagai sektor, mulai dari pajak bumi dan bangunan (PBB), retribusi pasar, hingga izin usaha. Kenaikan ini dianggap mendadak dan tanpa sosialisasi yang memadai.
Suara Nelayan dan Pedagang
Tak hanya dari kalangan petani, nelayan di wilayah pesisir Pati juga ikut menyuarakan penolakan. Sarmi (39), seorang pedagang ikan, mengaku harus membayar retribusi pasar hampir tiga kali lipat dari biasanya.
> “Sebelum naik, saya bayar Rp10 ribu per hari. Sekarang hampir Rp30 ribu. Untung kami makin tipis,” keluhnya.
Pengawalan Ketat Aparat
Kapolres Pati, AKBP [Nama], yang memimpin pengamanan mengatakan bahwa aksi berjalan damai meskipun diwarnai ketegangan saat massa meminta bupati menemui mereka.
> “Kami berusaha mengawal agar situasi kondusif dan aspirasi warga tersampaikan,” ujarnya.
Sikap Pemerintah Daerah
Hingga siang hari, Bupati Pati belum memberikan pernyataan resmi. Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang sempat keluar menemui massa mengatakan bahwa kebijakan kenaikan pajak merupakan bagian dari penyesuaian tarif sesuai peraturan daerah terbaru.
Namun, ia mengaku akan menyampaikan aspirasi warga kepada bupati untuk dibahas lebih lanjut.
Aksi Akan Berlanjut
Massa mengancam akan menggelar aksi lanjutan dalam jumlah lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi dalam waktu dekat.
> “Kalau dalam minggu ini tidak ada keputusan, kami akan datang lagi. Jumlahnya lebih banyak,” tegas Suyono.
Aksi berakhir sekitar pukul 13.00 WIB dengan pengawalan aparat. Jalan di depan kantor bupati kembali dibuka untuk umum setelah massa membubarkan diri. (Erick Rahman Kalauw)
