Pekalongan Kota, | Deraphukum.click | Polres Pekalongan Kota – Polda Jateng – Polres Pekalongan Kota dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat koordinasi dengan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kota Pekalongan di Ruang Terang Bulan Setda Kota Pekalongan, Selasa (19/8/2025).
Rapat yang dipimpin Kapolres Pekalongan Kota AKBP Riki Yariandi, S.H., S.I.K., M.H., bertujuan untuk menyikapi perkembangan situasi keamanan, politik, sosial, dan ekonomi di wilayah Kota Pekalongan maupun nasional.
Hadir dalam rapat tersebut jajaran pimpinan daerah dan instansi terkait, di antaranya Dandim 0710 Pekalongan Letkol Arm Ihalauw Garry Herlambang, S.Sos, Sekda Kota Pekalongan Nur Priyantomo, S.E., M.M. mewakili Walikota, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan Anik Anifah, S.H., M.H., Ketua Komisi A DPRD Kota Pekalongan H. Masykur, hingga perwakilan BIN, BNN, dan sejumlah lembaga maupun perangkat daerah.
Kegiatan diawali sambutan dari Sekda Kota Pekalongan. Mewakili Walikota pihaknya menyampaikan kondisi keamanan Kota Pekalongan yang saat ini masih relatif kondusif, meski terdapat beberapa isu yang perlu diantisipasi bersama.
“Beberapa isu perlu menjadi perhatian kita bersama seperti pembangunan sebuah yayasan, potensi dampak protes kenaikan PBB, hingga persoalan sampah. Kami berharap forum ini menjadi wadah bersama dalam mencari solusi agar Kota Pekalongan tetap aman dan kondusif,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Riki Yariandi, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan pentingnya sinergi Forkopimda dan Kominda dalam menjaga stabilitas kamtibmas.
“Hingga saat ini situasi Kota Pekalongan masih terkendali. Permasalahan yang muncul dapat ditangani berkat kerjasama seluruh pihak. Melalui rapat ini, kita harapkan muncul kesepakatan dan langkah nyata untuk menjaga kondusifitas wilayah,” tegas Kapolres.
Rapat kali ini menyoroti sejumlah isu aktual, mulai dari persoalan terkait dinamika politik secara nasional, maupun isu lokal seperti permasalahan ekonomi akibat kasus BMT Mitra Umat, hingga potensi gangguan sosial antara lain penolakan pembangunan yayasan di Kecamatan Pekalongan Timur, aksi kenakalan remaja (balap liar / gangster), hingga potensi munculnya kelompok-kelompok yang dapat mengganggu kondusifitas dan keamanan Kota Pekalongan.
Setelah pemaparan dan diskusi saat rapat, disepakati bahwa beberapa permasalahan utama yang perlu segera dimitigasi dan dilakukan upaya pencegahan serta penanganan yang komprehensif agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas di masyarakat.
Rapat koordinasi Forkopimda dan Kominda ini akan dijadwalkan secara rutin setiap bulan, sebagai upaya penguatan langkah preemtif dan preventif dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta mendukung pembangunan di wilayah Kota Pekalongan. (ARI)
