BEKASI,Jawa Barat
| Deraphukum.click |
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi Endin Samsudin menyampaikan sejumlah arahan strategis dalam Apel Pagi dan Deklarasi Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Plaza Pemkab Bekasi, pada hari Senin (08/12/2025).
Kegiatan ini diikuti seluruh ASN dan diawali dengan pembacaan Deklarasi Komitmen Antikorupsi bagi seluruh ASN di Lingkungan Pemkab Bekasi.
Endin menyampaikan, mengenai progres Program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Ia menjelaskan, perangkat daerah terkait telah bekerja sesuai tugasnya untuk mendorong percepatan program nasional tersebut.
Tahapan pengadaan lahan kini menjadi fokus utama karena sempat mengalami kendala.“Terkait PSEL ini, progresnya tinggal kita dorong untuk pengadaan lahan yang kemarin sempat terhambat, tetapi semuanya sudah clear setelah audiensi Bupati dengan Kepala ATR/BPN, sehingga tidak ada lagi hambatan administratif untuk melangkah ke tahap berikutnya,” katanya.
Endin menjelaskan, kendala pada tahap pertama seharusnya selesai pada Desember, namun dapat diselesaikan melalui koordinasi intensif antarperangkat daerah.
Ia meminta percepatan di lapangan agar program dapat segera memasuki fase konstruksi.
Menurutnya, kerja lintas sektor menjadi kunci keberhasilan percepatan ini.“Saat ini tinggal bagaimana kita mempercepat progres di lapangan karena seluruh perangkat daerah seperti DLH, Perkimtan, SDABMBK, sudah bergerak, dan saya minta ini dikawal agar target bisa segera kita kejar bersama,” ucapnya.
Endin juga mengatakan, saat ini Pemkab Bekasi secara intensi berupaya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menyebut, pengurangan dana pusat sekitar 30 persen mengharuskan Pemkab Bekasi mengoptimalkan seluruh potensi daerah. Peran aparatur wilayah menjadi sangat penting dalam pendataan dan penagihan kepada objek pajak.
“Untuk peningkatan PAD ini, kita harus memanfaatkan kekuatan wilayah karena yang paling tahu kondisi objek pajak adalah kepala desa, RT dan RW, sehingga saya minta mereka dilibatkan penuh agar pendataan dan penagihan bisa lebih efektif,” ujarnya.
Ia mengapresiasi langkah Bapenda memberikan reward kepada camat dan perangkat desa sebagai pemacu kinerja pemungutan pajak.
Evaluasi mingguan di kecamatan diminta diperketat untuk memastikan seluruh proses berjalan optimal.
Endin juga menekankan, pendekatan persuasif harus menjadi prioritas dalam penagihan.
“Dalam penyelesaian piutang pajak ini, saya minta pendekatannya persuasif dulu, dan kalau pun ada opsi melibatkan aparat penegak hukum itu pilihan terakhir, mudah-mudahan tidak perlu terjadi kalau kita bisa komunikasi baik dengan masyarakat,” katanya.
Selain pajak, Endin menyoroti sejumlah aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
Ia meminta Tim TKKSD meningkatkan upaya menawarkan aset-aset tersebut dalam skema kerja sama pemanfaatan.
Menurutnya, potensi ini bisa menjadi penyumbang PAD signifikan jika dikelola dengan baik.
“Saya melihat di kota (Bekasi) ada beberapa bidang aset yang kalau ditotal nilainya lumayan besar, dan kalau kita rajin menawarkan kepada pihak ketiga untuk kerja sama pemanfaatan, itu bisa sangat membantu menambah PAD kita,” ucapnya.
Di bidang sosial, Endin menjelaskan upaya Dinas Sosial dalam mengalihkan beban Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dari APBD ke APBN.
Langkah ini dilakukan untuk mengurangi beban belanja daerah.
Proses verifikasi dilakukan bertahap sebelum dialihkan sepenuhnya.
“Selama ini 900 ribu peserta PBI menjadi beban APBD dan 600 ribu ditanggung APBN, kalau nanti kita balik, 900 ditanggung APBN 600 APBD, dan alhamdulillah sekarang 17 ribu sudah mulai dialihkan ke PBI-APBN, nanti 300 ribu lagi menyusul, sehingga pada 2026 kita berharap seluruhnya sudah menjadi beban APBN,” ujarnya.
Langkah efisiensi ini diharapkan memberikan ruang fiskal lebih besar bagi Pemkab Bekasi untuk pembangunan.
Endin juga menegaskan, langkah ini menjadi upaya penghematan belanja wajib seperti jaminan kesehatan penting untuk menguatkan kapasitas pembangunan daerah.
Ia meminta perangkat daerah memastikan verifikasi berjalan tepat sasaran.
“Ketika beban PBI beralih ke APBN, ruang APBD kita bisa dipakai untuk belanja pembangunan, jadi saya minta ini dikawal karena dampaknya langsung ke masyarakat,” katanya.
Endin menambahkan, mengenai Kepegawaian ada program profiling ASN yang dilaksanakan BKPSDM bekerja sama dengan BKN.
Tahun ini, 881 ASN dijadwalkan mengikuti asesmen kompetensi mulai dari eselon 3, eselon 4, pelaksana hingga fungsional.
Ia menjelaskan bahwa hasil asesmen ini merupakan fondasi penerapan manajemen talenta.
“Data asesmen ini sangat penting karena ke depan kita akan menerapkan manajemen talenta, dan pemetaan dari kotak 1 sampai kotak 9 itu harus berbasis hasil asesmen agar penempatan ASN lebih tepat dan objektif,” ucapnya.
Pada 2026, Pemkab Bekasi menargetkan sekitar 1.200 ASN mengikuti asesmen lanjutan. Endin menjelaskan, ASN yang sudah mengikuti asesmen administrator tidak akan diikutsertakan kembali.
Ia menilai program ini bermanfaat sebagai dasar pembinaan pegawai.
“Yang sudah ikut asesmen administrator itu tidak ikut lagi karena sudah memenuhi, dan untuk tahun depan kita lanjutkan 1.200 orang, supaya semua pegawai punya rekam kompetensi yang lengkap,” ujarnya.
Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Endin meminta perangkat daerah meningkatkan kesiapsiagaan.
Ia menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor agar seluruh kegiatan masyarakat berlangsung aman dan tertib. Ia membuka opsi rapat lanjutan jika diperlukan.
“Kalau memang perlu, kita rapatkan dengan Forkopimda, supaya kegiatan Natal dan Tahun Baru ini bisa berjalan dengan lancar dan masyarakat merasa aman,” ucapnya.
Editor: Diskominfo Kab.Bekasi.
(D.Fer~Kaperwil)
