Pekalongan,Jawa Tengah | Deraphukum.click | Polres Pekalongan – Polda Jateng – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pekalongan Raya menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Pekalongan, Selasa (5/5/2026) sore. Aksi yang berlangsung sejak siang itu diikuti sekitar 35 peserta.
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menyuarakan berbagai tuntutan terkait isu ketenagakerjaan, kesejahteraan buruh, hingga pembangunan infrastruktur daerah. Beragam spanduk dan pamflet dibentangkan, memuat pesan-pesan kritis seperti penolakan outsourcing, tuntutan kenaikan upah, hingga dorongan perbaikan drainase dan fasilitas publik.
Secara bergantian, perwakilan mahasiswa menyampaikan orasi. Syafieq Arsilan menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi sosial masyarakat. Ia menyoroti masih kuatnya praktik outsourcing serta kebijakan yang dinilai belum berpihak kepada buruh dan sektor pendidikan.
Senada, perwakilan GMNI Pekalongan Raya, Ibad, menyoroti persoalan tata kelola pemerintahan, termasuk dugaan praktik jual beli jabatan dan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah terpencil seperti Petungkriyono, Kandangserang, dan Lebakbarang. Sementara itu, Nadia dari GMNI menekankan pentingnya perhatian terhadap buruh dan perempuan pekerja yang dinilai masih menghadapi beban ganda dengan tingkat upah yang rendah.
Usai orasi, kegiatan dilanjutkan dengan audiensi terbuka antara perwakilan mahasiswa dan jajaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Hadir dalam kesempatan tersebut Plt. Bupati Pekalongan Sukirman, Kapolres Pekalongan AKBP Rachmad C. Yusuf, S.I.K., M.Si., Dandim 0710/Pekalongan Letkol Arm. Ihalauw Garry Herlambang, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.
Dalam audiensi, Plt. Bupati Pekalongan menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi mahasiswa melalui koordinasi lintas sektor. Ia juga memaparkan sejumlah program, mulai dari perlindungan pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan, pembentukan Satgas PHK, hingga rencana pembangunan infrastruktur dan peningkatan serapan tenaga kerja lokal.
Sementara itu, Kapolres Pekalongan AKBP Rachmad C. Yusuf menegaskan bahwa pengamanan aksi dilakukan secara maksimal dengan mengedepankan pendekatan humanis. Sebanyak 295 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Satpol PP dikerahkan untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan kondusif.
“Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib. Kami dari Polres Pekalongan bersama TNI hadir untuk memberikan pelayanan pengamanan secara maksimal, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan aman dan kondusif,” ujar Kapolres.
Ia juga berharap agar seluruh pihak dapat bersama-sama mengawal hasil audiensi yang telah dicapai.
“Semoga apa yang menjadi tuntutan mahasiswa dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Mari kita kawal bersama demi kemajuan Kabupaten Pekalongan ke arah yang lebih baik,” tambahnya.
Dari hasil audiensi, Plt. Bupati Pekalongan menyepakati penandatanganan pakta integritas atas tuntutan yang diajukan mahasiswa. Sejumlah poin penting yang menjadi fokus antara lain jaminan sosial pekerja informal, pembentukan Satgas PHK, penyerapan tenaga kerja lokal, pemberantasan korupsi, hingga peningkatan pelayanan publik.
Secara keseluruhan, aksi berlangsung dalam situasi aman, tertib, dan kondusif. Pendekatan persuasif aparat keamanan serta komitmen mahasiswa menjaga ketertiban menjadi kunci suksesnya kegiatan tersebut.
( Ari )
