Jakarta, | Deraphukum.click | Jumat, 08 Mei 2026 — Pemerintah bersama asosiasi perunggasan nasional memperkuat sinergi hilirisasi sektor peternakan unggas dalam seminar strategis pada ajang AGRIMAT & AGRILIVESTOCK ASIA 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2, Jakarta, Jumat (8/5/2026).
Forum lintas sektoral ini menjadi momentum penting untuk merumuskan langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat di tengah tantangan fluktuasi harga pasar, tingginya biaya produksi, serta dominasi rantai pasok oleh korporasi besar.
Sektor perunggasan dinilai memiliki peran vital sebagai penyedia utama protein hewani nasional sekaligus penggerak ekonomi pedesaan. Karena itu, pemerintah melalui investasi strategis senilai Rp20 triliun yang dikabarkan dialokasikan oleh Badan Pengelola Investasi Danantara bersama Kementerian Pertanian Republik Indonesia diarahkan untuk membangun ekosistem peternakan ayam terintegrasi berskala nasional.
Selain investasi, pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan pengalihan kewenangan impor bungkil kedelai (soybean meal/SBM) dari swasta kembali ke BUMN guna menjaga stabilitas harga pakan ternak.
Alvino dari KPUN selaku penyelenggara seminar mengatakan, hilirisasi menjadi langkah penting agar peternak rakyat tidak lagi hanya bergantung pada penjualan ayam hidup dan telur yang rentan terhadap gejolak harga.
“Hilirisasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Infrastruktur pascapanen seperti Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) dan cold storage harus diperkuat agar hasil ternak rakyat dapat terserap secara stabil,” tegas Alvino.
Dalam seminar tersebut, sejumlah agenda utama dibahas, mulai dari penyusunan regulasi peternakan terintegrasi dari hulu ke hilir, strategi penguatan budidaya hingga pengolahan pascapanen, hingga sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan BUMN pangan untuk menjaga stabilitas harga ayam dan telur nasional.
Seminar dibagi dalam dua sesi strategis. Sesi pagi menghadirkan sidang pleno gabungan asosiasi peternak seperti PPN, KPUN, PPUI, dan PERMINDO untuk menyampaikan kondisi riil di lapangan. Sementara sesi siang menghadirkan perwakilan pemerintah, BUMN pangan, dan lembaga investasi nasional untuk membahas implementasi teknis hilirisasi.
Adapun tiga target utama yang dihasilkan dari forum ini yakni kesepakatan offtaker nasional oleh BUMN pangan sebagai penyerap hasil produksi peternak, skema pendanaan pembangunan RPHU dan cold storage, serta penyusunan roadmap Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berbasis protein hewani.
Alvino menegaskan, pihaknya mendukung penuh kebijakan pemerintah dan siap berkolaborasi bersama kementerian, BUMN pangan, dan lembaga investasi nasional guna menciptakan ekosistem usaha perunggasan yang lebih adil dan berkelanjutan.
“untuk program MBG,harapan kami pemerintah membeli langsung kepada peternak jangan tender sehingga bisa berdampak langsung ke para peternak”
“Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat dan memperkuat kedaulatan pangan nasional,” tutupnya.
(Dedesubarna)
