KARAWANG, JAWA BARAT | DerapHukum.click | Pemerintah Kabupaten Karawang melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepada 32 pejabat administrator pada Sabtu, 19 Juli 2025. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, dan digelar secara terbuka di Lapangan Karangpawitan, Kabupaten Karawang.
Pelantikan ini menjadi bagian dari perombakan besar-besaran di jajaran pemerintahan kecamatan, dalam rangka penyegaran birokrasi dan peningkatan pelayanan publik. Sejumlah camat berpindah posisi, termasuk beberapa pejabat struktural strategis lainnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Karawang, Asip Suhendar, menyatakan bahwa seluruh proses rotasi, mutasi, dan promosi telah melalui mekanisme sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Seluruh proses ini telah mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, dan Badan Kepegawaian Negara,” ujar Asip.
IWOI Karawang Tegaskan Camat Harus Bersinergi dengan Wartawan
Menanggapi pelantikan ini, Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Karawang, Syuhada Wisastra, menyampaikan apresiasi sekaligus pesan tegas kepada para pejabat yang baru dilantik, khususnya camat.
“Saya mengapresiasi langkah Bupati Aep dalam penyegaran pejabat, ini baik untuk memperkuat pelayanan publik. Tapi saya juga mengingatkan para camat untuk tidak alergi terhadap wartawan. Wartawan adalah mitra, bukan musuh,” tegas Syuhada.
Ia menambahkan, pejabat publik harus mampu membangun komunikasi dua arah dengan media, dan tidak boleh tebang pilih dalam menjalin hubungan informasi.
“Kami menolak keras adanya praktik pilih-pilih media. Jangan hanya melayani media tertentu karena kedekatan. Media online jangan dianggap sebelah mata. Mereka adalah garda terdepan informasi,” tegasnya.
Syuhada juga meminta seluruh camat untuk membuka pintu informasi kepada semua wartawan secara adil, menjalin sinergi yang sehat, dan tidak menghindari kontrol sosial.
“Bangun kerja sama yang sejajar, terbuka, dan profesional. Kalau pejabat bersih dan transparan, maka tidak perlu takut pada wartawan,” pungkasnya.
Berikut daftar lengkap 32 pejabat yang dilantik:
1. Deni Rakhmat Nuryadin – Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Karawang
2. Ares – Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Karawang
3. H. Taopik Maulana – Sekretaris Inspektorat Karawang
4. Budiman Achmad – Sekretaris Dinas Koperasi, UKM Karawang
5. Dudi Alexsandri – Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Karawang
6. Asep Sudrajat – Camat Jayakerta
7. Bagja Tree Karita – Sekretaris Kecamatan Tirtajaya
8. Guruh Sapta – Kabid Informasi Komunikasi Publik Diskominfo Karawang
9. Chris Prianto – Sekretaris Kecamatan Cibuaya
10. Tri Warakanti – Camat Banyusari
11. H. Surisno – Camat Jatisari
12. Romli – Camat Cilebar
13. Nyai Komala – Sekretaris Kecamatan Kutawaluya
14. Drs. Solehudin – Sekretaris Kecamatan Tirtamulya
15. Hj. Marwati – Kabid Pemberdayaan Sosial Dinsos Karawang
16. Uung Susangka – Kabag Sekretariat RSUD Karawang
17. H. Endang Kaharudin – Kabid Keperawatan RSUD Karawang
18. Dede Tasria – Camat Batujaya
19. Panji Santoso – Camat Rengasdengklok
20. Chandra Rangga Wijaya – Camat Pakisjaya
21. Hesti Rahayu – Camat Majalaya
22. Hj. Lilis Kulsum – Kabid Pencegahan dan Penanganan KPA DP3A Karawang
23. Lasminingrum – Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Karawang
24. Agus Somantri – Camat Karawang Barat
25. Ahmad Mustopa – Camat Cibuaya
26. Ade Setiawan – Camat Cilamaya Wetan
27. Arta – Camat Kutawaluya
28. Rully Sutrisna – Camat Telukjambe Barat
29. Catur Teguh Imam Sugiarto – Camat Pangkalan
30. Tika Sartika – Kabid Politik Dalam Negeri dan Wasnas Bakesbangpol Karawang
31. Kusrini – Kabid Anggaran BPKAD Karawang
32. Angga Satria Atmaja – Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Karawang
“Semoga para camat yang baru dilantik dapat mengemban amanah dengan penuh integritas, membangun komunikasi yang terbuka dengan masyarakat dan media, serta mampu membawa perubahan positif di wilayah kerjanya masing-masing. Sinergi yang baik antara pemerintahan dan pers akan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, responsif, dan berpihak pada kepentingan rakyat,”pungkas Syuhada. (Red)
