KOTA BANDUNG,| Deraphukum.click | Gedung DPRD Jawa Barat, telah dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara Gubernur Jawa Barat, Ketua DPRD Jawa Barat, Pangdam III Siliwangi, Pangdam Jaya, Kapolda Jabar, Kejati Jabar, dan Kapolda Metro Jaya mengenai sinergi pemberantasan aksi premanisme di Jawa Barat, pada 21 Februari lalu.
Ketua APINDO Jabar Ning Wahyu Astutik mengapresiasi dan mendukung penuh langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi dunia usaha melalui pemberantasan ormas yang mengganggu kegiatan bisnis.
“Komitmen ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha yang selama ini menghadapi gangguan dari ormas, baik yang terjadi di kawasan industri maupun industri di luar kawasan,” ujarnya, pada hari Kamis (27/02/2025).
Ketua APINDO Jabar meyakini bahwa komitmen Dedi Mulyadi dalam memberantas premanisme dan ormas yang menghambat dunia usaha akan berdampak positif bagi iklim investasi di Jabar, terutama jaminan keamanan dalam berusaha. Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Jabar.
Keamanan dalam berusaha akan melindungi investasi di Jabar, yang artinya juga melindungi karyawan untuk tetap bekerja dan terhindar dari potensi pemutusan hubungan kerja (PHK), serta melindungi masyarakat sekitar perusahaan yang memiliki usaha sebagai multiplier effect dari adanya investasi.
Ning mengatakan saat ini Jawa Barat memiliki 1,76 juta pengangguran atau sebesar 23,7% dari nasional dan menjadi yang tertinggi di Indonesia. Oleh
karena itu, penting untuk memastikan bahwa jangan sampai ada lagi pekerja yang menjadi korban PHK akibat hengkangnya investasi dari Jawa Barat.
Sebaliknya, perlu upaya untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja baru dengan meningkatkan iklim investasi, yang salah satunya melalui jaminan keamanan berusaha.
*Editor: Humas Jabar*
(D.Ferd-Kaperwil)
