| DerapHukum.Click | 21 Mei 2025
Program Pendidikan Berkarakter Bela Negara yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menuai sorotan positif sekaligus ajakan untuk evaluasi dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI). Ketua LPAI, Seto Mulyadi, atau yang akrab dikenal sebagai Kak Seto, menilai program ini patut mendapatkan pengawasan berkelanjutan dan evaluasi eksternal guna memastikan dampaknya benar-benar konstruktif bagi generasi muda.
Dalam pernyataan tertulisnya, Kak Seto menyampaikan bahwa meski baru berjalan dua pekan, program ini menunjukkan hasil awal yang menjanjikan. Banyak remaja yang sebelumnya terlibat dalam perilaku menyimpang mulai menunjukkan perubahan sikap yang lebih positif dan bertanggung jawab.
“Program ini menunjukkan dampak awal yang baik. Namun, evaluasi tetap harus dilakukan sampai akhir pelaksanaannya,” ujar Kak Seto. Ia menambahkan bahwa LPAI akan terus memantau sebagian peserta untuk memastikan proses rehabilitasi sosial benar-benar berjalan secara mendalam dan berkelanjutan.
Lebih jauh, Kak Seto mendorong agar program yang terbukti efektif ini tidak hanya berhenti di Jawa Barat. Ia menyarankan, bila hasil evaluasi menunjukkan dampak positif secara menyeluruh, tidak ada alasan untuk merasa gengsi menjadikannya sebagai inspirasi gerakan nasional.
“Kalau hasilnya positif, mohon jangan ragu dan jangan gengsi untuk dijadikan gerakan nasional. Ini tentang masa depan anak-anak kita,” tegasnya.
Program Pendidikan Berkarakter Bela Negara merupakan inisiatif Pemprov Jawa Barat dalam merespons meningkatnya kasus kenakalan remaja dan krisis nilai di kalangan generasi muda. Mengusung pendekatan disiplin, pembinaan mental, dan pemahaman nilai-nilai kebangsaan, program ini menjadi sorotan publik sejak pertama kali diluncurkan.
Kini, tinggal menunggu waktu dan hasil evaluasi untuk melihat apakah program ini bisa menjadi model pembinaan karakter remaja berskala nasional.
(Hilman F)
