JAKARTA | Deraphukum.click | Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto sambangi Bareskrim Polri, Rabu (19/2/2025). Ia hadir membawa bukti terkait adanya dugaan penyalahgunaan dana desa oleh sejumlah oknum kepala desa (Kades).
Kedatangan Yandri disambut langsung oleh Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada dan Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri Irjen Pol. Cahyono Wibowo.
Dalam pertemuan tersebut, Yandri menyerahkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkap adanya penyimpangan dana desa pada Semester I tahun 2024.
Maksud dan tujuan kami datang kami menyampaikan data dari ppatk bahwa tahun lalu 2024 semester 1 Januari-Juni ada oknum kepala desa yg menggunakan dana desa untuk penggunaan lainnya artinya tidak sesuai dengan pemanfaatan sesuai dengan per-undang-undangan atau peraturan menteri desa, diantaranya untuk judi online (judol) dan lain-lain,” kata dia kepada wartawan, Rabu (19/2/2025).
Dia mengklaim, data yang diserahkan sangat lengkap dari PPATK. Karena, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sudah membuat nota kesepahaman (MoU) dengan PPATK, Mabes Polri, dan Kejaksaan Agung.
“Kami memastikan bahwa kedepan mulai dari tahun 2025 ini dana desa itu tidak boleh di-bancak, itu sesuai dengan arahan presiden Prabowo, untuk menyukseskan Asta Cita Prabowo untuk membangun desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” ucap dia.
Saat disingung nominal dana yang disalahgunakan dan jumlah kepala desa yang terlibat, Yandri enggan membeberkan.
“Kami hari ini ini hanya menyampaikan data, locusnya di mana, profesi mana sudah ada tapi itu biar menjadi aparat penegak hukum yang membuka kepada publik atau menindaklanjuti dari data yang ada,” ujar dia.
Serahkan ke Penegak Hukum
Yandri enggan merinci. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dan mengungkap detailnya ke publik.
“Jadi kalau ini ditindak ya mudah-mudahan yang lain engga berani. Tapi kalau didiamkan, dibiarkan atau ditolerir, nah ini kita khawatir oknum kepala desa yang lain akan mengikuti kepala desa yang salah ini. Jadi sekali lagi, di mana berapa kepala desa dan lokusnya biar aparat penegak hukum yang buka semua,” tandas dia
(Davis)
