SUBANG | Deraphukum.click | Penjabat (Pj.) Bupati Subang, Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd., mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 yang diadakan secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri, Bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Subang, Dr. Imran didampingi oleh para Kepala Perangkat daerah dan Camat se-Kabupaten Subang.Senin,(04/11/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Dr. Imran, mengapresiasi kerja keras seluruh pemangku kepentingan terkait atas upaya menjaga tingkat inflasi Kabupaten Subang yang masih berada dalam ambang toleransi.
Namun, ia mengingatkan pentingnya pemantauan inflasi secara bulanan, sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri, agar inflasi tidak hanya dipantau dari persentase tahun ke tahun tetapi juga month-to-month.
“Ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Walaupun Indonesia relatif aman dari inflasi, kita tidak bisa mengabaikan dampak inflasi global, apalagi kita akan memasuki musim Pilkada yang rentan terhadap isu-isu seperti inflasi,” ujar Dr. Imran.
Menghadapi musim penghujan, Dr. Imran mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi gagal panen akibat tingginya curah hujan.
Oleh karena itu, ia menginstruksikan Kepala Dinas Pertanian Subang untuk mencari solusi antisipatif agar hasil pertanian tidak terdampak.
“Meskipun varietas padinya bagus, jika terkena hujan terlalu banyak, bisa menyebabkan kualitas padi menurun,” tambahnya.
Selain itu, Dr. Imran menegaskan pentingnya intervensi pasar dalam menjaga stabilitas komoditas berdasarkan hasil panen.
Ia mendorong Dinas Ketahanan Pangan untuk menyosialisasikan alternatif sumber karbohidrat dan protein guna mendiversifikasi ketahanan pangan.
Dr. Imran juga meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk berperan aktif menjaga kestabilan harga di pasar agar inflasi terkendali di Subang.
Kepada para camat, Dr. Imran menginstruksikan agar memantau harga bahan pokok di kecamatan masing-masing untuk memastikan kestabilan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok.
Dalam sesi briefing staf, Dr. Imran mengingatkan bahwa kegiatan efektif hanya dapat dilaksanakan hingga 15 Desember.
Ia menegaskan agar seluruh pelaksanaan kegiatan segera diselesaikan sebelum batas tersebut. Untuk tahun mendatang, Dr. Imran mengimbau agar perangkat daerah dan kecamatan mengevaluasi kembali kegiatan yang ada.
“Jika tidak memberikan dampak, lebih baik ditiadakan saja. Efisiensikan rapat-rapat dan perjalanan dinas,” tegasnya.
Dr. Imran juga menyinggung mengenai pengelolaan hibah bansos yang dinilainya perlu ditinjau kembali untuk memastikan manfaat dan efek positifnya bagi masyarakat. “Hibah bansos harus dievaluasi dengan baik. Jika tidak memberikan dampak signifikan, lebih baik dialihkan untuk kebutuhan yang lebih produktif,” ujarnya. Ia juga menyoroti perlunya peningkatan infrastruktur, terutama jalan dan sarana pendidikan yang membutuhkan perbaikan.
Selain itu, Dr. Imran menginstruksikan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk melakukan pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara optimal. Langkah ini penting guna memperkuat implementasi E-Government dalam mendukung kebijakan yang lebih terukur dan terarah.
Dr. Imran juga membandingkan potensi wisata alam Subang dengan daerah lain yang pernah ia kunjungi. Menurutnya, kondisi alam Subang jauh lebih lengkap untuk wisata alam, dan ia mendorong agar Pemerintah Daerah (Pemda) berkolaborasi dengan komunitas-komunitas untuk mengembangkan sektor pariwisata.
Mencontoh wisata Cikole di Bandung Barat, Dr. Imran menekankan bahwa Subang memiliki kekuatan di sektor pertanian, industri, dan pariwisata yang memerlukan sinergi optimal. “Saya minta bapak ibu sekalian untuk memperbaiki ini,” tegasnya.
Selanjutnya, ia menuturkan bahwa suatu daerah akan lebih hidup jika ada event-event yang melibatkan masyarakat.
Ia mengajak perangkat daerah untuk lebih aktif mengadakan event sebagai upaya mendorong perekonomian serta promosi dan branding Subang.
“Masyarakat harus bisa menikmati manfaat dari setiap event yang kita adakan. Lakukan tindak lanjut seperti wawancara dengan para UMKM dan masyarakat untuk mengetahui apakah mereka puas dengan event yang diselenggarakan,” ujarnya.
Terkait fasilitas kesehatan di RSUD Subang, Dr. Imran menyarankan agar pihak RSUD berupaya melakukan peningkatan fasilitas.
Jika tidak mampu mengadakan peralatan medis modern, ia mengingatkan RSUD untuk memanfaatkan statusnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan menjalin kerja sama pihak ketiga.
“Jika tidak dibenahi, RSUD berisiko ditinggalkan oleh pasien, terutama karena sekarang BPJS dapat digunakan di rumah sakit swasta,” jelasnya. “Kalau tidak dibenahi, ruginya di depan mata,” tambahnya.
Dalam arahannya, Dr. Imran mengajak seluruh jajaran untuk bersinergi dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan, demi mewujudkan Kabupaten Subang yang lebih baik dan sejahtera.
(D&Y)
