Pekalongan,Jawa Tengah | Deraphukum.click | Pemerintah Kabupaten Pekalongan masih mengkaji rencana penerapan kebijakan lima hari sekolah bagi jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, H. M. Yulian Akbar, S. Sos., M. SI., usai membuka TMMD ke – 125 di Lapangan Desa Windurojo Kesesi, Rabu (23/7/2025)
Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan menegaskan, kebijakan tersebut belum final karena masih dalam tahap pembahasan dan mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat.
“Rencana lima hari sekolah ini masih dalam tahap kajian. Kami mendengarkan masukan dari berbagai pihak, khususnya kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan langsung dengan pendidikan. Jadi, kebijakan ini belum final,” ujar Sekda.
Menurutnya, kajian tersebut tidak hanya fokus pada durasi hari belajar, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik Kabupaten Pekalongan sebagai kota santri.
“Kami sedang mempelajari secara akademis, apakah yang tepat itu lima hari, atau bahkan empat hari, atau tiga hari. Karena bagaimanapun, Kabupaten Pekalongan memiliki tradisi pembelajaran khas, termasuk kegiatan keagamaan dan pendidikan nonformal yang jangan sampai berkurang,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah juga terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk menilai dampak kebijakan tersebut.
“Kami ingin kebijakan ini dihasilkan bersama – sama dan sesuai dengan kondisi Kabupaten Pekalongan,” ujarnya.
Terkait rencana penerapan mulai 1 Agustus, Sekda menyebut hal itu masih dalam pembahasan dan belum menjadi keputusan final.
“Kalau pun diterapkan, itu sifatnya uji coba. Semua aspek akan benar – benar kami pertimbangkan agar kebijakan ini memiliki tujuan jelas dan tidak menimbulkan masalah baru,” tegasnya.
Sekda juga menepis anggapan bahwa kebijakan ini hanya untuk mengakomodasi masukan kelompok tertentu, seperti PCNU atau PKB.
“Ini bukan soal mengakomodasi satu kelompok atau ormas tertentu. Semua pihak boleh memberi masukan, itu wajar. Yang penting kebijakan ini benar – benar memberikan dampak baik bagi masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin terburu – buru dalam mengambil keputusan, terutama jika terjadi perubahan kebijakan nasional di masa depan.
“Jangan sampai kebijakan yang kita buat justru menimbulkan masalah ketika program nasional berubah. Prinsip kami, semua harus dihitung dan dipertimbangkan dengan matang,” pungkasnya. (ARI)
