Bandung,Jawa Barat | Deraphukum.click | Pemerintah Kabupaten Bandung menggelar coffee morning membahas persiapan Hari Jadi Kabupaten Bandung ke-385 serta rencana kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkait program renovasi rumah tidak layak huni (rutilahu), Jumat (10/4/2026) di Rumah Dinas Bupati, Soreang.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bandung, Enjang Wahyudin menyampaikan bahwa terdapat tiga calon penerima bantuan perbaikan rutilahu dari Kementerian Perumahan di Desa Banyusari, yakni Bu Oom, Pak Adang, dan Ibu Iis.
Selain itu, satu rumah milik Mak Mimih yang berada di lokasi yang sama juga akan dilalui dalam kunjungan tersebut, yang sebelumnya telah mendapatkan bantuan perbaikan dari Pemerintah Kabupaten Bandung.
Ia menjelaskan, data rutilahu di Kabupaten Bandung terus diperbarui melalui aplikasi berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Berdasarkan pembaruan data dari tahun 2021 hingga 2026, jumlah rutilahu di Kabupaten Bandung mengalami peningkatan signifikan.
“Pada tahun 2021 terdapat sekitar 37.000 rutilahu:
* Intervensi yang telah dilakukan sebanyak 7.431 unit pada 2021,
* 7.397 unit pada 2022, dan
* 7.506 unit pada 2023.
* Pada tahun 2024, jumlah rutilahu meningkat menjadi 56.000 unit, dan
* Pada tahun 2026 menjadi 76.000 unit,” ungkapnya.
Secara kumulatif, lanjut Enjang, total rutilahu yang telah direnovasi oleh Pemerintah Kabupaten Bandung bersama pemerintah provinsi dan kementerian mencapai sekitar 32.000 unit. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 44.000 rutilahu yang belum mendapatkan intervensi.
Ia juga menyebutkan, sepuluh kecamatan dengan intervensi rutilahu tertinggi meliputi:
* Pacet,
* Pangalengan,
* Cikancung,
* Cimaung,
* Kutawaringin,
* Paseh,
* Kertasari,
* Ibun,
* Ciwidey, dan
* Ciparay.
Sementara itu, Bupati Bandung, Dadang Supriatna yang akrab disapa KDS menegaskan pentingnya kesiapan seluruh perangkat daerah dalam menyukseskan peringatan Hari Jadi Kabupaten Bandung ke-385.
“Saya harap pada momentum HUT Kabupaten Bandung ini, para ASN dapat digerakkan untuk melakukan aksi bersih-bersih sampah. Silakan dibagi tugas di 31 kecamatan,” ujar KDS.
Terkait program rutilahu, KDS meminta agar Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan meningkatkan percepatan pelaksanaan program sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat.
“Saya perintahkan untuk menggenjot program rutilahu.
Tolong imbangi gerak cepat saya dengan dukungan para kepala OPD, termasuk penyediaan data terbaru, administrasi surat-menyurat, hingga dukungan dari Dinas PUTR. Program rutilahu ini akan menjadi fokus,” tegasnya.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus menyukseskan agenda pembangunan yang terintegrasi dengan pemerintah pusat.
(D.Fer-Kaperwil)
