KAJEN, | Deraphukum.click | Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menegaskan pentingnya pembangunan daerah yang berbasis data dan kajian ilmiah. Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam acara halaqah kebangsaan dan halal bihalal yang diinisiasi Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kabupaten Pekalongan di Teman Cerita Coffee & Space Wonopringgo, Minggu (26/04/2026) siang.
Dalam kesempatan itu, Sukirman mengingatkan bahwa pembangunan daerah harus dilakukan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pada kesempatan kali ini menjadi titik awal yang saya rasa sangat baik. Karena sekali lagi, kita tidak mau membangun ini dengan berimajinasi. Membangun kemudian tanpa data, tanpa kajian ilmiah yang kemudian itu bisa dipertanggungjawabka,” ujarnya.
“Kalau bangunnya itu imajinasi, lalu hanya mengandalkan copy-paste dari program-program yang lalu, ini akan tidak relevan karena perkembangan zaman terus kita harus melakukan adaptasi-adaptasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sukirman menilai ISNU memiliki peran penting sebagai kontrol sosial sekaligus mitra strategis pemerintah. Menurutnya, keterlibatan kalangan intelektual sangat dibutuhkan untuk memberikan masukan kritis terhadap kebijakan pembangunan.
“Ini perlu daya juang, perlu daya dobrak yang luar biasa. Dan itu salah satu faktor penentunya adalah tentu saja di teman-teman ISNU. Sebagai kaum terpelajar, kaum intelektual, yang saya kira mempunyai gagasan pikir, bisa meneropong dari luar ketika kita yang ada di pemerintahan ini tidak memahami situasi konteks di dalam,” katanya.
Ia mengapresiasi keterlibatan ISNU dalam forum Musrenbang dan berharap rekomendasi yang dihasilkan dapat ditindaklanjuti bersama.
“Keterlibatan ISNU di dalam proses Musrenbang ini saya kira sesuatu yang sangat positif. Tinggal memang kita tindak lanjuti bersama-sama,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sukirman juga mengungkapkan berbagai persoalan birokrasi yang masih perlu dibenahi, termasuk rendahnya inovasi dan kecenderungan mengulang program lama. Ia menegaskan komitmennya untuk mengembalikan kepercayaan publik serta memperkuat mental birokrasi yang sempat menurun.
“Saya dalam posisi yang meneruskan kepemimpinan, tentu mempunyai PR yang sangat berat ke depan. Salah satunya mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Kabupaten Pekalongan, sekaligus mendorong birokrasi agar bisa berlari kencang,” ungkapnya.
Di sisi lain, Sukirman mengakui bahwa persoalan infrastruktur masih menjadi tantangan besar, terutama kondisi jalan rusak, banjir rob, dan berbagai persoalan dasar lainnya. Meski demikian, ia memastikan pemerintah telah menyiapkan langkah konkret, termasuk pengalihan anggaran untuk perbaikan infrastruktur secara bertahap.
“Ini problem kita, tugas besar kita. Banyak sekali yang disampaikan masyarakat, baik melalui forum formal maupun media sosial. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi dan organisasi masyarakat, guna merumuskan kebijakan berbasis riset.
“Di kami ada Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah. Ini yang sebenarnya bisa kita kolaborasikan untuk menggali seluruh potensi yang ada, termasuk potensi pendapatan daerah,” jelasnya.
Sukirman berharap sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dapat mendorong terwujudnya pembangunan yang seimbang antara aspek fisik dan sumber daya manusia.
“Harapan-harapan ini tentu tidak bisa kita wujudkan tanpa dukungan semua pihak. Kita punya mimpi bersama bagaimana membangun Pekalongan yang lebih sejahtera,” tandasnya.
Sementara itu, Dosen Pascasarjana UIN Gus Dur sekaligus mantan Bupati Pekalongan, Siti Qomariyah menegaskan pentingnya sinergi antara ulama, umara, dan kalangan intelektual dalam mendorong pembangunan daerah. Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang strategis untuk mempertemukan berbagai komponen bangsa di tingkat daerah.
“Jadi kita mencoba memberikan hal-hal dalam dasar historisnya untuk mempertemukan komponen-komponen bangsa ke daerah, yang berarti ada ulama, ada umara, dan masyarakat intelektual,” ujarnya.
Qomariyah menekankan bahwa pembangunan tidak hanya berbicara soal fisik, tetapi juga menyentuh aspek kemaslahatan umat secara luas. Ia mengaitkan hal tersebut dengan nilai-nilai syariat Islam yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, hingga kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Pekalongan, K.H. Muslih Khudlori menekankan bahwa konsep Kota Santri yang disematkan pada Kabupaten Pekalongan harus diwujudkan secara nyata melalui pembangunan yang menyeluruh. Menurutnya, santri tidak hanya berperan dalam aspek keagamaan, tetapi juga harus menjadi agen perubahan (agent of change) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
KH. Muslih juga menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak bisa dilepaskan dari peran ulama dan organisasi kemasyarakatan. Ia mendorong adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan para kiai agar pembangunan berjalan optimal.
“Pembangunan Kabupaten Pekalongan tidak bisa lepas dari kerjasama dengan para ulama kiai dan ormas. Ndak bisa ditinggalkan itu,” katanya.
Diketahui bahwa, Halaqah kebangsaan dan halal bihalal yang diinisiasi oleh Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Pekalongan ini menghadirkan narasumber narasumber yang berkompeten antara lain
Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman, SS.,MS., Ketua PCNU Kabupaten Pekalongan KH. Muslih Khudori dan Dosen Pasca Sarjana UIN Gusdur Pekalongan sekaligus mantan Bupati Pekalongan periode 2006-2011 DR. Hj. Siti Qomariyah, MA. Dengan moderator Ketua ISNU Kabupaten Pekalongan DR. Muhammad Nasruddin, M.Pd.I.
Kegiatan dihadiri Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra Hj. Siti Masruroh, Rois Syuriah PCNU Kabupaten Pekalongan KH. Baihaqi Anwar, dan segenap pengurus ISNU Kabupaten Pekalongan.
( Ari )
