Kajen, | Deraphukum.click | Proyek Revitalisasi satuan pendidikan SMP negeri 1 Wonopringgo kabupaten Pekalongan diduga tanpa dilengkapi APD / K3 .
Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN) 2025 dengan nilai anggaran Rp 1.956 .166,440,- yang dikerjakan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan ( P2SP),dengan jangka waktu 165 hari.
Dari data lapangan yang dihimpun oleh awak media ,kamis (21/8) banyak pekerja yang tidak memakai alat pelindung diri ,seperti rompi,helm, sarung tangan dan sepatu boot sudah jelas tidak menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja ( K3),yang seharusnya pelaksanaan proyek tentunya para pekerja sudah menjadi tanggung jawab moral keselamatan para pekerja kontruksi bagian dari penyedia jasa ataupun pemberi pekerja.Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) memiliki dasar hukum pelaksanaan . Diantaranya ialah Undang undang no 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja , Permenaker no 5 tahun 1996 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta Permenaker no 4 tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan kesehatan kerja serta tata cara penunjukan ahli keselamatan kerja (P2K3)
Sementara dari salah satu pekerja yang enggan disebutkan namanya saat dikonfirmasi awak media dirinya mengatakan bahwa baru bekerja 1 Minggu dan untuk terkait penggunaan APD dirinya kurang dan untuk penggunaan alat mesin molen hanya digunakan dikala untuk pengecoran saja dan kalau untuk pemasangan bata hanya menggunakan cangkul atau manual.pungkasnya saat ditemui pada Kamis (21/8).
Kepala SMPN 1 Wonopringgo ,Triwulin.SPd didampingi Ketua Komite dr.Amrozi dan Ketua Pelaksana Ali Fauzi, S.H saat ditemui pada jum’at (22/8) diruang kerjanya membantah kalau pekerjaan adukan semen pasir tidak menggunakan molen.
” tidak benar kalau pekerjaan adukan tidak menggunakan molen. Faktanya saya sediakan dua buah molen” terang dr Amrozi yang dibenarkan juga oleh Ali Fauzi, S.H dan Triwulin selaku Kepsek SMPN 1 Wonopringgo.
Lebih jauh disampaikan untuk masalah Alat Pengaman Diri( APD) sebenarnya sudah disediakan namun para pekerja tidak mau menggunakan.
” APD sudah kami siapkan, akan tetapi para pekerja enggan menggunakan dengan alasan ribet dan tidak terbiasa” tutur dr.Amrozi selalu Ketua Komite.
Untuk masalah kualitas pekerjaan silahkan dibandingkan dengan bangunan sekolah lain karena dalam pelaksanaannya selalu sesuai dengan spesifikasi pada RAB.
” Untuk pelaksanaan pekerjaan kami sesuaikan dengan RAB dan spesifikasi yang ada. Kita tidak main main dalam menerima amanat bantuan dari Pemerintah ” bebernya.(AR)
