BANDUNG,Jawa Barat | Deraphukum.click | Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan mengumpulkan pemilik tambang dan kontraktor pembangunan untuk saling bertemu sebagai upaya menata kegiatan tambang di Jawa Barat. Pertemuan tersebut bakal dilaksanakan pekan depan.
Langkah ini dilakukan menyusul masih adanya kegiatan pertambangan yang ilegal dan tambang resmi yang melanggar aturan.
“Di izin tambangnya misalnya 10 hektare tapi nambangnya 40 hektare.
Di izinnya di lokasi A tapi lokasi nambangnya dilokasi C. Kan ini problem,” kata KDM, panggilan akrab Dedi Mulyadi, di Hotel Holiday inn Kota Bandung, pada hari Kamis (22/1/2026).
Ia mengakui bahwa tambang adalah kebutuhan pokok untuk pembangunan, tetapi masih ada yang bermasalah.
Pada kesempatan itu, KDM memaparkan, pertemuan perusahaan tambang dan kontraktor pembangunan juga dimaksudkan untuk memudahkan perhitungan kebutuhan hasil tambang bagi pembangunan.
“Kita sudah bisa menghitung kebutuhan pembangunan ini, batunya berapa banyak, jumlah split berapa, pasir berapa sehingga menghitung pajaknya sudah bisa dari sekarang. Jadi tidak ada lagi kebohongan,” papar KDM.
Terkait pajak, KDM mengharapkan daerah yang memiliki tambang mendapatkan pajak yang lebih besar dibanding daerah lain.
“Rumusan pajak, bahwa hasil pajaknya tentukan saja misalnya 60 persen harus kembali untuk desa di mana tambang berada sehingga infrastrukturnya baik, pendidikannya baik, rumah rakyatnya baik,” paparnya.
Editor: Humas Jabar.
(D.Fer-Kaperwil)
