Gunungkidul, | Deraphukum.click | Selasa,23 Juni 2026 – Bertempat di Omah Coklat, Kalurahan Bunder, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMKKPS) DIY bersama DPMKP2KB Kabupaten Gunungkidul, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi DIY, dan TAPM Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan kegiatan Pembekalan Pendampingan Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat bagi Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Gunungkidul.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas pendamping dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan, sekaligus mempersiapkan peran pendamping dalam pelaksanaan program berbasis Dana Keistimewaan (Danais) dan Reformasi Kalurahan.
Dalam pemaparannya, DPMKKPS DIY menyampaikan bahwa Program Reformasi Kalurahan dijadwalkan berakhir pada 1 Oktober 2027. Oleh karena itu, diperlukan berbagai masukan dan umpan balik dari kalurahan sebagai bahan evaluasi untuk menentukan keberlanjutan program tersebut di masa mendatang. Sebagai bagian dari penguatan pelaksanaan program, TPP juga akan mendapatkan Surat Keputusan (SK) Keistimewaan sebagai dasar pelaksanaan tugas pendampingan.
Pemerintah Daerah DIY juga terus mendorong penguatan Reformasi Kalurahan melalui peningkatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Setelah sebelumnya sebesar Rp100 juta per kalurahan, alokasi BKK meningkat menjadi Rp120 juta dan direncanakan naik menjadi Rp130 juta pada tahun 2027 dengan tetap mengacu pada pagu Dana Keistimewaan dari pemerintah pusat.
Selain itu, disampaikan rencana pengembangan skema pendanaan Danais yang diarahkan untuk mendukung kebutuhan pembangunan kalurahan, khususnya sebagai alternatif penguatan program di tengah berkurangnya alokasi Dana Desa. Usulan Danais sekitar Rp500 juta per kalurahan diharapkan mampu mendukung layanan dasar, pengembangan ekonomi masyarakat, serta pelestarian lingkungan di tingkat kalurahan.
Mulai Juli 2026 akan dilakukan redesign alokasi program berbasis potensi kalurahan dengan pendekatan geotagging. Untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, pemerintah akan menyediakan instrumen pemetaan potensi kalurahan. Dalam hal ini, TPP memiliki tugas melakukan pembaruan data potensi kalurahan, mendampingi pemutakhiran Prodeskel dan Simkal, menyelaraskan program BKK dengan potensi wilayah, serta melakukan verifikasi pengadaan barang dan jasa.
Pada aspek monitoring dan evaluasi, TPP akan berkolaborasi dengan Bamuskal dalam melakukan review terhadap 105 rencana aksi Reformasi Kalurahan yang telah disusun. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan keberlanjutan program Reformasi Kalurahan. Peningkatan skor Indeks Desa menjadi salah satu indikator utama keberhasilan program, di samping penguatan peran BUMKal sebagai penggerak ekonomi masyarakat melalui optimalisasi unit-unit usaha yang dimiliki kalurahan.
Dalam sambutannya, Tim Ahli Kabupaten (TAKab) Gunungkidul menyampaikan harapan agar Reformasi Kalurahan dapat terus berlanjut dengan dukungan peningkatan BKK untuk memperkuat layanan dasar, pengembangan ekonomi, dan pelestarian lingkungan. TAKab juga menyoroti perlunya dukungan sarana pendampingan Simkal, peningkatan kapasitas TPP melalui pembekalan yang berkelanjutan, serta percepatan pemutakhiran Indeks Desa yang saat ini telah diikuti oleh 99 kalurahan di Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, disampaikan bahwa proses penyaluran Dana Desa Tahap II telah mencapai 143 kalurahan.
Sementara itu, TAPM Provinsi DIY menekankan pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan Danais di tingkat kalurahan, mengingat masih terdapat beberapa kalurahan yang menganggap proses pengajuan dan pelaksanaannya cukup kompleks. TAPM juga mendorong pelaksanaan bimbingan teknis secara tatap muka agar transfer pengetahuan kepada pendamping lebih efektif serta berharap adanya dukungan identitas kerja berupa seragam bagi TPP Danais.
Melalui kegiatan pembekalan ini diharapkan TPP Kabupaten Gunungkidul semakin siap menjalankan peran strategis dalam mendampingi kalurahan mewujudkan pembangunan yang maju, mandiri, berkelanjutan, serta selaras dengan nilai-nilai keistimewaan DIY yang mengedepankan tata kelola pemerintahan dan kearifan lokal seperti gotong royong.
(Sabar/Suprapti)
