Pekalongan,Jawa Tengah | Deraphukum.click | Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan H. Sumar Rosul, S.IP., M.A.P, memimpin rapat koordinasi percepatan penanganan banjir di Aula Kecamatan Tirto, Rabu (28/1/2026). Rapat dihadiri Inspektorat, BPBD, Dinas Perkim dan LH, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, perangkat daerah terkait, serta kepala desa terdampak.
Dalam pembukaanya, H. Sumar Rosul menyampaikan bahwa pertemuan ini digelar untuk memperkuat koordinasi lintas instansi. “Selama ini koordinasi lebih banyak melalui telepon dan WhatsApp. Hari ini kita bertemu langsung agar persoalan di lapangan bisa dibahas lebih detail dan solusinya lebih tepat,” ujarnya. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat membantu warga terdampak banjir.
Camat Tirto melaporkan bahwa banjir telah berlangsung hampir dua minggu dan berdampak pada Desa Jeruksari, Mulyorejo, Tegaldowo, dan Karangjompo, dengan jumlah sekitar 1.600 jiwa yang mengungsi di 17 titik pengungsian. Bantuan konsumsi telah didukung Kementerian Sosial. Banjir terjadi akibat puncak musim hujan dan kenaikan rob, serta diperparah jebolnya tanggul sungai di beberapa titik. Kebutuhan mendesak di lapangan antara lain selimut, minyak angin, salep kulit, serta obat-obatan yang mulai menipis.
Sejumlah kepala desa juga menyampaikan kondisi pengungsian yang membutuhkan tambahan obat diare, salep kulit, selimut, susu formula, dan pakaian layak pakai. Fasilitas MCK menjadi perhatian karena saat ini satu toilet digunakan hingga ratusan pengungsi, sehingga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan.
BPBD Kabupaten Pekalongan menyampaikan fokus penguatan tanggul di Sungai Sekaran dan Meduri dengan ribuan karung pasir serta pemantauan debit air selama 24 jam. Stok bantuan logistik dipastikan aman untuk dua minggu ke depan, serta masyarakat diimbau mengikuti informasi cuaca dari BMKG demi keselamatan.
Menanggapi hal tersebut, H. Sumar Rosul menegaskan bahwa banjir juga dipengaruhi alih fungsi lahan di sempadan sungai. “Pemerintah harus tegas menegakkan Perda Tata Ruang, termasuk terhadap bangunan di area sempadan sungai,” tegasnya.
Menutup rapat, ia menekankan bahwa banjir adalah persoalan kemanusiaan yang membutuhkan tindakan nyata. Tiga prioritas operasional, yakni pemerataan distribusi bantuan, optimalisasi pompa air, dan penjaminan layanan kesehatan warga terdampak. Ia pun mengajak seluruh petugas meniatkan tugas penanganan bencana sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada masyarakat. ( Ari )
