JAKARTA | Deraphukum.click | Setiap bangsa memiliki cara sendiri dalam mengenang para pemimpinnya. Ada yang memilih menyanjung tanpa kritik, ada pula yang menolak tanpa pemahaman. Namun, bangsa yang matang adalah bangsa yang berani melihat masa lalunya dengan jujur dan utuh — termasuk ketika berbicara tentang sosok Presiden Soeharto.
Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto kembali mengemuka dan memunculkan beragam tanggapan. Di satu sisi, ia dipandang sebagai tokoh pembangunan yang berhasil mengubah wajah Indonesia dari negara yang rapuh menjadi lebih stabil dan berkembang. Namun di sisi lain, ia tak lepas dari bayang-bayang pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serta praktik kekuasaan yang keras.
Menilai sejarah tak bisa dilakukan dengan kacamata masa kini. Setiap zaman memiliki konteksnya sendiri. Soeharto memimpin di masa ketika bangsa ini baru saja keluar dari krisis multidimensi pasca-1965 — masa yang menuntut ketegasan dan arah yang jelas. Dalam situasi demikian, Soeharto menghadirkan stabilitas politik dan ekonomi yang menjadi fondasi bagi pembangunan jangka panjang.
Selama lebih dari tiga dasawarsa pemerintahannya, Indonesia mencatat berbagai kemajuan besar: swasembada pangan, pertumbuhan industri nasional, perluasan pendidikan dasar, hingga pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Ia juga memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional melalui peran aktifnya di ASEAN dan berbagai forum global.
Namun, sejarah yang jujur juga harus mencatat sisi gelap kekuasaan: pembatasan kebebasan politik, pelanggaran HAM, dan korupsi yang sistemik. Semua itu merupakan pelajaran moral yang harus diakui sebagai bagian dari perjalanan bangsa menuju kedewasaan.
Justru di sinilah pentingnya melihat Soeharto secara utuh — sebagai manusia, bukan mitos. Sebagai pemimpin dengan jasa besar, sekaligus kesalahan yang menjadi bahan refleksi. Memberi gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto bukan berarti memutihkan masa lalunya, melainkan menegaskan bahwa bangsa ini telah cukup dewasa untuk menilai dengan keadilan sejarah, bukan dengan amarah atau nostalgia.
Bangsa yang kuat bukanlah bangsa yang sibuk mencari siapa yang salah, tetapi bangsa yang mampu belajar dari semua sisi sejarahnya. Soeharto telah memberi sumbangsih besar terhadap pembangunan dan persatuan nasional. Jasa itu nyata, dan pengakuan terhadapnya adalah bagian dari rekonsiliasi sejarah — langkah moral untuk menyembuhkan luka lama tanpa kehilangan daya kritis.
Dalam banyak penelitian saya tentang kebudayaan Melayu dan pembentukan identitas sosial di Kepulauan Riau, saya menemukan bahwa masyarakat yang mampu menghargai masa lalunya dengan jujur akan lebih kokoh menghadapi masa depan. Penghormatan terhadap tokoh besar bukan berarti menutup mata terhadap kekeliruan, tetapi belajar dari keberhasilan dan kegagalannya.
Maka, jika bangsa ini ingin menatap masa depan dengan kepala tegak, kita perlu berdamai dengan sejarah. Soeharto adalah bagian dari perjalanan panjang bangsa Indonesia — bagian yang tak bisa dihapus, namun dapat dimaknai dengan bijak.
Pemberian gelar pahlawan kepadanya, bila kelak disetujui, bukanlah akhir dari perdebatan, melainkan awal dari pendewasaan bangsa. Sebab, sejarah tidak menunggu penghakiman, melainkan meminta pemahaman.
Dan hanya bangsa yang memahami sejarahnya dengan hati yang jernih, yang akan benar-benar menjadi bangsa yang besar.
Dr. Nursalim, M.Pd
Ketua APEBSKID Provinsi Kepulauan Riau
Ketua FAHMI TAMAMI Kota Batam (2025–2030)
