Pekalongan,Jawa Tengah | Deraphukum.click | Suasana acara resmi Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang seharusnya berlangsung khidmat justru berubah menjadi penuh drama pada Senin (9/3/2026). Puluhan awak media yang datang dengan niat meliput penyerahan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Pekalongan malah “mentok” di depan pintu ruang acara.
Alih-alih bisa masuk untuk menjalankan tugas jurnalistik, para jurnalis justru diminta tetap berada di luar area acara. Situasi ini membuat para pemburu berita kebingungan sekaligus kesal, mengingat acara tersebut merupakan kegiatan resmi pemerintah yang biasanya terbuka untuk peliputan.
Merasa akses informasi seperti “ditutup rapat bak bungkus lontong”, sejumlah wartawan akhirnya meluapkan kekecewaan dengan cara unik. Satu per satu kartu pers yang menggantung di leher dilepas dan diletakkan berjajar di lantai. Pemandangan itu sempat mengundang perhatian banyak orang—deretan kartu pers di lantai terlihat seperti permainan domino dadakan, namun sebenarnya merupakan simbol protes dari para jurnalis yang merasa dihalangi menjalankan tugasnya.
“Kalau tidak boleh meliput, untuk apa kami datang dan memakai kartu pers?” ujar salah satu wartawan dengan nada kecewa.
Menurut keterangan beberapa wartawan di lokasi, sejak pagi mereka sudah bersiap untuk meliput momen penting penyerahan SK PLT Bupati Pekalongan. Apalagi, dalam kegiatan tersebut hadir tamu penting dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memberikan arahan kepada jajaran pemerintah daerah. Namun ketika hendak memasuki ruang acara, mereka justru diminta berhenti di luar. Penjelasan yang diberikan petugas dinilai kurang jelas, sehingga memicu pertanyaan dari para awak media.
Situasi sempat menjadi tegang karena beberapa wartawan mencoba meminta penjelasan lebih lanjut terkait alasan pembatasan akses tersebut. Namun hingga beberapa waktu, tidak ada kepastian yang diberikan, membuat para jurnalis akhirnya memilih melakukan aksi protes simbolik.
Tak lama setelah insiden itu mencuat, PLT Bupati Pekalongan Sukirman akhirnya turun langsung menemui para awak media. Dengan sikap tenang, ia menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang terjadi.
“Saya mohon maaf atas miskomunikasi yang terjadi tadi. Terus terang saya tidak mengetahui secara detail mengenai teknis pelarangan tersebut,” ujar Sukirman.
Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki niat untuk menutup akses informasi bagi media. Bahkan, ia berjanji akan melakukan evaluasi terhadap mekanisme pengaturan kegiatan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
“Kalau nanti diketahui siapa yang memberikan arahan atau bagaimana kronologinya, tentu akan kita evaluasi. Hubungan pemerintah daerah dengan teman-teman media harus tetap baik,” katanya.
Sukirman juga menjelaskan bahwa kegiatan yang berlangsung di dalam ruangan sebenarnya tidak bersifat rahasia. Pertemuan tersebut hanya berisi pembinaan dan koordinasi internal antara pemerintah daerah dengan unsur terkait. Beberapa hal yang dibahas antara lain mengenai penguatan koordinasi birokrasi agar seluruh aparatur sipil negara tetap solid dalam menjalankan pemerintahan, langkah-langkah menghadapi momentum Lebaran (termasuk pengendalian harga kebutuhan pokok serta pengaturan arus lalu lintas), serta kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah Jawa Tengah yang perlu mendapat perhatian menjelang musim mudik.
“Pak Gubernur memberikan arahan terkait koordinasi birokrasi, persiapan Lebaran, dan perbaikan jalan. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang bersifat rahasia,” jelasnya.
Meski suasana akhirnya kembali kondusif setelah adanya klarifikasi dari pihak pemerintah daerah, peristiwa ini tetap meninggalkan catatan bagi hubungan antara pemerintah dan insan pers. Bagi para wartawan, keterbukaan informasi merupakan hal penting dalam mendukung transparansi pemerintahan, sebab melalui media, masyarakat dapat mengetahui berbagai kegiatan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Insiden ini pun menjadi pengingat bahwa komunikasi antara penyelenggara kegiatan dan awak media perlu diperbaiki. Dengan koordinasi yang baik, kegiatan resmi pemerintah dapat berjalan lancar tanpa menghambat tugas jurnalistik yang bertujuan menyampaikan informasi kepada publik. ( Ari )
