Karawang, Jawa Barat | DerapHukum.Click | Memasuki 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh dan H. Maslani, sejumlah program pro-rakyat telah digulirkan. Program tersebut meliputi bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi.
Namun, pemerhati kebijakan publik Asep Agustian, SH, MH, menyoroti masih banyaknya keluhan masyarakat, khususnya terkait kualitas infrastruktur, layanan pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
Merespons pernyataan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, soal pelayanan rumah sakit daerah yang dinilai minim senyum, Asep – yang akrab disapa Askun – mengaku sependapat. Ia pun meminta Bupati Aep segera memanggil jajaran direksi rumah sakit daerah seperti RSUD Karawang, RS Rengasdengklok, dan RS Paru Jatisari untuk menegaskan kembali komitmen pelayanan publik yang prima.
“Masih banyak laporan masyarakat soal buruknya pelayanan rumah sakit. Komitmen pelayanan ini harus ditegaskan kembali sebelum Bupati juga mengevaluasi rumah sakit swasta,” kata Askun, Jumat (23/5/2025).
Askun juga menyarankan dibentuknya call center khusus bertajuk “Lapor Pak Bupati” sebagai saluran aduan langsung warga kepada kepala daerah.
“Kalau ada call center seperti itu, setiap keluhan bisa cepat ditangani. Jangan sedikit-sedikit lapor ke gubernur, padahal Karawang punya bupati dan wakil bupati yang bertanggung jawab atas dua juta lebih warganya,” tegas Askun.
Menurutnya, keberadaan call center ini akan memperkuat hubungan antara pemimpin daerah dengan masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Kalau masyarakat merasa dekat dengan pemimpinnya, kepercayaan akan tumbuh. Psikologisnya beda,” ujarnya.
Askun juga mengingatkan bahwa masa 100 hari kerja Aep–Maslani masih sangat awal. Ia menegaskan Bupati Aep tidak bisa bekerja sendirian, dan butuh dukungan penuh dari para kepala OPD.
“Jangan sampai bupatinya kerja keras, tapi pejabatnya malah sibuk ‘ngarit’, cari untung pribadi. Dukung program Pak Bupati, jangan cuma cari-cari kesempatan,” sindirnya.
Ia pun mendesak agar oknum pejabat yang menyimpang ditindak tegas demi kelancaran program “Karawang Maju”.
“Saya berharap jargon Karawang Maju benar-benar terwujud di bawah kepemimpinan Bupati Aep,” tandasnya.
Sebelumnya, kasus meninggalnya seorang bayi yang diduga akibat lambannya pelayanan di RSUD Karawang sempat menjadi sorotan publik. Gubernur Dedi Mulyadi bahkan memanggil langsung orang tua bayi tersebut, Edwin Setiawan, ke kediamannya di Lembur Pakuan, dan melakukan inspeksi mendadak ke RSUD Karawang. (Red)
