PEKALONGAN, JAWA TENGAH | Deraphukum.click | – Jawa Tengah – Derap Hukum – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan menggelar rapat kerja den gan tim penanggulangan bencana di gedung paripurna dewan setempat pada Selasa, 4 Maret 2025.
Rapat tersebut untuk membahas langkah-langkah strategis dalam pemulihan pascabencana di Kabupaten Pekalongan.
Turut hadir dalam rapat tersebutperwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta camat dari wilayah terdampak.
Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir, menegaskan bahwa pemulihan harus mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk infrastruktur vital.
Kita harus segera memulihkan kehidupan masyarakat, membangun kembali yang memungkinkan untuk dibangun, termasuk jembatan, relokasi permukiman, serta menyusun perencanaan pemulihan yang komprehensif,” ujarnya.
Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan, Agus Pranoto, melaporkan bahwa pihaknya telah melakukan beberapa langkah pascabencana. Di antaranya, pendistribusian bantuan logistik, sosialisasi kesiapsiagaan kepada warga di daerah rawan, serta pendataan infrastruktur yang mengalami kerusakan, seperti jalan, jembatan, sekolah, dan rumah ibadah.
Selain itu, BPBD juga sedang menghitung dampak kerugian pada sektor perumahan, ekonomi, sosial, dan infrastruktur.
Camat Petungkriyono, Hadi Surono, menyebut kondisi wilayahnya mulai stabil, tetapi aksesibilitas masih menjadi kendala utama.
“Mobil masih belum bisa masuk, dan jembatan bailey di Jalur Doro-Petungkriyono belum selesai. Meskipun listrik dan air sudah normal, akses jembatan masih menggunakan jalur sementara,” katanya.
Sementara itu, Camat Kedungwuni, Bambang Dwi Suswanto, melaporkan bahwa wilayahnya telah pulih, meski masih ada sisa lumpur di beberapa jalan dan gang di Kranji.
“Mobilitas masyarakat sudah normal, tetapi ada permasalahan penumpukan sampah di TPS akibat pembersihan yang dilakukan warga. Selain itu, perlu dilakukan relokasi bagi warga yang masih menempati tanah di bantaran sungai,” jelasnya.
Ketua Komisi A DPRD, H. Kholis Jazuli, menambahkan bahwa bagi warga terdampak banjir yang rumahnya tidak layak huni, pemerintah telah menyediakan hunian sementara di rumah susun sewa (rusunawa) tanpa biaya sewa.
Menutup rapat, Ketua DPRD Abdul Munir mengajak semua pihak untuk terus bersinergi dalam menanggulangi dampak bencana.
“Kita harus bersama-sama menghadapi tantangan ini dengan tetap menjaga koordinasi antara dinas terkait dan seluruh elemen masyarakat,” pungkasnya
( ARIYANTO)
