Bekasi,Jawa Barat | Deraphukum.click | Pemerintah Kabupaten Bekasi mengusulkan pembangunan underpass, normalisasi sungai, serta penguatan infrastruktur air bersih kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) guna mengatasi kemacetan, banjir, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah saat audiensi di Jakarta Pusat.
Audiensi tersebut dipimpin Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja bersama jajaran perangkat daerah untuk menyinkronkan program pembangunan Kabupaten Bekasi dengan agenda pembangunan nasional.
Dalam pertemuan itu, Pemkab Bekasi memastikan sejumlah Program Strategis Nasional (PSN) yang berada di wilayahnya terus berjalan sesuai rencana, antara lain:
* Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di TPA Burangkeng,
* Giant Sea Wall,
* Sekolah Rakyat,
* Sistem Penyediaan Air Minum Regional Jatiluhur I, dan,
* Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan.
Asep mengatakan Kabupaten Bekasi membutuhkan dukungan infrastruktur tambahan untuk menopang aktivitas kawasan industri terbesar di Asia Tenggara serta menjaga iklim investasi yang terus berkembang.
“Alhamdulillah hari ini kita beraudiensi dengan Bappenas dalam hal sinkronisasi pembangunan.
Memang kita mendapatkan beberapa program strategis nasional, di antaranya Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di TPA Burangkeng, Giant Sea Wall, Sekolah Rakyat (SR), SPAM Regional Jatiluhur I serta Japek II Selatan yang saat ini terus dikawal agar berjalan sesuai rencana,” ujarnya.
Pemkab Bekasi juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan underpass di sejumlah perlintasan kereta api yang selama ini menjadi titik kemacetan di berbagai wilayah.
“Kita menginginkan beberapa perlintasan kereta yang sudah sangat padat dapat ditangani melalui pembangunan underpass atau solusi lainnya agar kemacetan bisa dikurangi,” jelas Asep.
Selain kemacetan, penanganan banjir menjadi perhatian utama karena Kabupaten Bekasi berada di wilayah hilir yang menerima limpasan air dari daerah hulu saat curah hujan tinggi.
Karena itu, pemerintah daerah mengusulkan normalisasi sungai dan penanganan pendangkalan sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat agar risiko banjir dapat ditekan.
“Bekasi ini letaknya di hilir. Ketika Bogor hujan, meskipun Bekasi tidak hujan, air tetap mengalir ke wilayah kami. Karena itu kami meminta dukungan pusat untuk normalisasi sungai dan penanganan pendangkalan sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat,” katanya.
Asep optimistis sejumlah program strategis nasional dan usulan infrastruktur pendukung dapat mulai direalisasikan pada 2027 setelah mendapatkan dukungan dan arahan dari Bappenas.
“Kalau program strategis nasional, insya Allah terealisasi.
Tadi sudah tidak ada masalah, baik PSEL, SR, Sea Wall maupun Japek II. Yang kita minta tambahan adalah dukungan untuk saluran air, penanganan perlintasan kereta, serta pengendalian banjir,” ujarnya.
Realisasi berbagai program tersebut diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui berkurangnya kemacetan, menurunnya risiko banjir, meningkatnya layanan air bersih, serta tumbuhnya peluang ekonomi dan investasi di Kabupaten Bekasi.
Editor:Diskominfo Kab. Bekasi.
(D.F – Kaperwil)
